
DPRD Kotim dorong ketahanan air jadi prioritas pembangunan

Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah daerah menjadikan ketahanan air bersih sebagai salah satu prioritas pembangunan, sebagai upaya menghadapi potensi kekeringan dan perubahan pola musim.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Senin, mengatakan ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk minum, memasak, dan kebutuhan sehari-hari, pemerintah harus hadir.
"Namun, ke depan kita jangan hanya mengirim tangki ketika krisis datang. Kita harus membangun ketahanan airnya," ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan distribusi air bersih saat kondisi darurat merupakan langkah penting, tetapi tidak cukup jika persoalan kekurangan air terus berulang setiap musim kemarau.
Pemerintah Kabupaten Kotim sebelumnya menyalurkan sekitar 40 ribu liter air bersih pada 17 September 2026 ke sejumlah wilayah di bagian selatan yang terdampak kekeringan. Namun, kebutuhan air di wilayah terdampak jauh lebih besar. Pemerintah daerah mencatat kebutuhan satu desa dapat mencapai sekitar 60 ribu liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Persoalan tidak hanya terjadi akibat terbatasnya ketersediaan air selama musim kemarau. Warga di sejumlah wilayah juga menghadapi penurunan kualitas air jaringan, yang berubah menjadi payau hingga asin karena berkurangnya ketersediaan air baku.
Kurniawan menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurut dia, pemerintah perlu menggeser pola penanganan dari sekadar respons kedaruratan menuju pembangunan sistem penyediaan air yang mampu menghadapi kondisi musim ekstrem.
"Contohnya, kondisi kemarau yang cukup panjang tahun ini menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut langsung hajat hidup masyarakat," tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah dapat memulai langkah tersebut dengan memetakan desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Selanjutnya, pemerintah dapat mengamankan sumber air baku, membangun reservoir atau tempat penampungan, memperluas jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta mengembangkan sumber air alternatif berdasarkan kajian teknis.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan (Dapil) I Kotim, Kurniawan menekankan ketersediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Rumah tangga, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor perdagangan membutuhkan pasokan air yang stabil untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Gangguan terhadap ketersediaan air berpotensi meningkatkan pengeluaran masyarakat sekaligus menghambat produktivitas.
"Air bersih adalah infrastruktur dasar ekonomi. Kalau masyarakat harus mengeluarkan biaya semakin besar hanya untuk mendapatkan air, daya beli dan produktivitas mereka juga ikut tertekan," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pembangunan infrastruktur air mendapat perencanaan fiskal yang lebih terukur. Menurut dia, kebutuhan tersebut tidak semestinya baru mendapat perhatian ketika daerah memasuki kondisi darurat kekeringan.
Baca juga: Pemkab Kotim perkuat sinergi dengan Korem 102/Pjgdukung kemajuan daerah
Kurniawan juga menilai penguatan infrastruktur air perlu dipersiapkan secara bertahap melalui perencanaan anggaran daerah. Investasi dapat diarahkan tidak hanya pada jaringan distribusi, tetapi juga sumber air baku dan fasilitas penyimpanan.
Kondisi kemarau tahun ini menjadi pengingat bahwa ketahanan air merupakan bagian penting dari pelayanan dasar. Terlebih, perubahan iklim berpotensi meningkatkan ketidakpastian musim dan memunculkan kembali kondisi kekeringan pada masa mendatang.
Ia juga menyinggung ketentuan pemenuhan kebutuhan air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Regulasi tersebut menegaskan pemenuhan hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai tanggung jawab negara.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengatur penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum dan akses terhadap pelayanan air minum.
Karena itu, Kurniawan mendorong penguatan sistem air bersih ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan dasar yang berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan distribusi air setiap kali menghadapi kemarau panjang.
"Tangki air adalah solusi ketika darurat, tetapi infrastruktur air adalah solusi untuk masa depan. Kita harus mulai berinvestasi pada sumber air baku, jaringan, dan sistem distribusi yang tahan terhadap musim ekstrem," demikian Kurniawan.
Baca juga: Kotim usulkan peningkatan jalan Mentaya seberang hingga perbatasan Pagatan
Baca juga: Pemkab Kotim tetap optimalkan penanganan karhutla meski mulai hujan
Baca juga: DPRD Kotim perjuangkan kepastian status kebun masyarakat dalam kawasan hutan
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
