Logo Header Antaranews Kalteng

DPRD Barito Utara sampaikan aspirasi tambang rakyat ke Komisi XII DPR RI

Rabu, 7 Oktober 2026 23:27 WIB
Image Print
Jajaran anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah foto bersama usai melakukan kunjungan kerja ke Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (7/10/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Komisi XII DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penataan dan legalitas tambang rakyat di daerah tersebut.

Kunjungan kerja yang dijadwalkan pada Rabu (7/10) tersebut diikuti sebanyak 22 orang yang terdiri atas tiga pimpinan DPRD, 13 anggota DPRD, serta enam pendamping dari Sekretariat DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Ir. Hj. Mery Rukaini mengatakan kunjungan tersebut membawa keresahan sekaligus harapan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas pertambangan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Baca juga: Anggota DPR minta APH tidak mudah tahan dan tersangkakan masyarakat

Menurut dia, Barito Utara memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara yang melimpah. Namun, di tengah kontribusi investasi pertambangan berskala besar terhadap perekonomian daerah, masih terdapat masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan secara tradisional.

Kondisi tersebut, kata dia, diperumit oleh birokrasi perizinan dan belum adanya payung hukum yang menaungi wilayah tambang rakyat, sehingga sebagian aktivitas masyarakat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin (PETI).

DPRD Barito Utara meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk mendorong dan mengawal usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Barito Utara kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca juga: Komisi XII DPR RI terima audiensi penyuling minyak tradisional Musi Banyuasin

Selain percepatan legalitas, DPRD juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembinaan serta edukasi mengenai tata cara penambangan yang baik, termasuk aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

DPRD Barito Utara berharap penertiban tambang rakyat di lapangan lebih mengedepankan pendekatan persuasif, pembinaan, dan percepatan legalisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Baca juga: Anggota DPR soroti krisis energi Kalteng: Listrik menyala bergilir dan BBM antre

DPRD Barito Utara menyatakan siap mendukung dari sisi regulasi daerah dan fungsi anggaran, agar legalisasi tambang rakyat dapat segera terwujud dan tertata dengan baik.

"Harapan masyarakat Barito Utara kini kami titipkan melalui tangan Bapak/Ibu di Komisi XII DPR RI. Kami yakin, sinergi antara DPRD dan DPR RI akan mampu menghadirkan keadilan akses sumber daya alam bagi rakyat lokal," kata Mery Rukaini.

Selain itu, DPRD Barito Utara meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi melalui pembinaan serta edukasi mengenai tata cara penambangan yang baik dan ramah lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas pertambangan rakyat tetap mampu menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Baca juga: Anggota DPR dorong kepastian hukum pertambangan rakyat di daerah potensial

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi DPRD Kabupaten Barito Utara terkait legalitas tambang rakyat, khususnya usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Sigit mengatakan, tindak lanjut tersebut akan tetap memperhatikan aspek regulasi, keselamatan kerja, lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat.

"Kami akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Barito Utara, terutama terkait legalitas tambang rakyat. Tentunya seluruh proses harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat," katanya.

Baca juga: Anggota DPR minta Pemprov Kalteng segera usulkan kawasan WPR

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan penataan tambang rakyat diperlukan, agar aktivitas pertambangan masyarakat memiliki kepastian hukum sekaligus dapat dilakukan secara bertanggung jawab.

Selain itu, legalitas tambang rakyat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjaga, agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Baca juga: Anggota DPR RI desak hentikan kriminalisasi warga di konflik sawit Kalteng

Baca juga: Anggota DPR: Sikat perusahaan tambang yang rusak lingkungan di Kalteng

Baca juga: Anggota DPR RI soroti penyitaan lahan oleh Satgas PKH

Baca juga: Anggota DPR desak usut tuntas kerugian ekologi tiga perusahaan tambang di Kalteng



Pewarta :
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026