
DPRD Palangka Raya soroti hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat

Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyoroti pentingnya penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2026-2045.
“Pembangunan perumahan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik rumah, tetapi juga harus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat, nyaman, aman, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Hasan Busyairi, Jumat.
Dia mengatakan, Fraksi Golkar menilai kebutuhan hunian harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya. Pertumbuhan kota perlu diimbangi dengan penyediaan rumah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“RP3KP dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan keterpaduan antara pembangunan perumahan, penyediaan infrastruktur dasar, fasilitas umum, fasilitas sosial, tata ruang, dan pengembangan wilayah secara menyeluruh,” ucapnya.
Selain ketersediaan rumah, pembangunan kawasan permukiman juga perlu memperhatikan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar. Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kesesuaian tata ruang, serta keberlanjutan lingkungan.
“Dokumen RP3KP nantinya harus menjadi pedoman operasional bagi Pemerintah Kota Palangka Raya maupun seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,” ujarnya.
Baca juga: Disdik Palangka Raya pertahankan juara umum Guru Berprestasi Kalteng
Hasan mengungkapkan, pedoman ini diperlukan agar pembangunan perumahan berjalan terarah dan selaras dengan perkembangan wilayah. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas sosial juga perlu terintegrasi agar kawasan hunian tidak hanya menyediakan rumah, tetapi turut mendukung kehidupan masyarakat.
Pihaknya berharap, setelah disahkan menjadi peraturan daerah, RP3KP 2026-2045 dapat menjadi pedoman pembangunan hunian layak dan terjangkau yang terintegrasi dengan infrastruktur serta tata ruang.
“Regulasi ini diharapkan menjadi pijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, terencana, berkelanjutan, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkas Hasan.
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong layanan kesehatan diperkuat saat kabut asap memburuk
Baca juga: Bapemperda Palangka Raya kejar 12 Propemperda 2026
Baca juga: DPRD Palangka Raya soroti kenaikan target PAD 2027 Rp509 miliar
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
