Logo Header Antaranews Kalteng

DPRD Kotim dorong percepat realisasi pembangunan jelang akhir tahun

Minggu, 11 Oktober 2026 17:08 WIB
Image Print
Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengingatkan pemerintah daerah agar segera merealisasikan program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026, mengingat waktu pelaksanaan hingga akhir tahun semakin terbatas.

“Semestinya pembangunan ini sudah berjalan. Namun, sampai saat ini pelaksanaannya belum terlihat signifikan. Untuk itu, kami meminta pemerintah segera melaksanakan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan dan sektor lainnya,” kata Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur di Sampit, Minggu.

Rudianur menjelaskan, pembahasan APBD Perubahan 2026 di tingkat DPRD telah diselesaikan sekitar Agustus lalu.

Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti anggaran tersebut melalui pelaksanaan program sesuai perencanaan.

Ia menilai keterlambatan perlu segera disikapi agar pelaksanaan berbagai program tidak menumpuk pada penghujung tahun.

“Kondisi ini dikhawatirkan menghambat penyelesaian pekerjaan sekaligus mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyebutkan sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian, khususnya pekerjaan infrastruktur yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum serta program di bidang pendidikan.

Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bergerak cepat agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan perkembangan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap APBD Perubahan Kotim.

“Kami berharap pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui apakah hasil evaluasi itu sudah turun atau belum. Kami sampai sekarang belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut,” ucapnya.

Menurut Rudianur, komunikasi dengan pemerintah provinsi menjadi salah satu hal penting yang harus segera dilakukan untuk mengetahui penyebab belum bergeraknya pelaksanaan pembangunan secara signifikan.

Apabila proses evaluasi telah selesai, ia meminta pemerintah daerah segera menindaklanjutinya agar program yang telah dianggarkan bisa dilaksanakan tanpa menambah keterlambatan.

Ia menambahkan, percepatan realisasi APBD Perubahan juga penting karena Kotim masih menghadapi kebutuhan penanganan bencana, termasuk kekeringan yang berdampak terhadap masyarakat.

Anggaran yang telah disiapkan diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

“Pembahasan APBD Perubahan waktu itu kami percepat supaya kegiatan-kegiatan ini bisa segera dilaksanakan, apalagi melihat bencana kekeringan yang berlangsung cukup panjang. Jangan sampai anggaran tersebut justru menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA,” lanjutnya.

Rudianur mengingatkan, penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun berpotensi membuat hasil pelaksanaan program tidak maksimal.

Sementara, masyarakat membutuhkan manfaat nyata dari anggaran daerah, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program pelayanan publik lainnya.

Ia menegaskan, percepatan bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran, melainkan memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Selain berdampak terhadap pelayanan masyarakat, ia menilai realisasi anggaran yang tidak optimal juga dapat mempengaruhi penilaian terhadap tata kelola keuangan daerah, terutama dari sisi perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kalau setiap tahun terjadi SiLPA karena pembangunan tidak maksimal, tentu pengelolaan keuangan daerah akan menjadi perhatian. Saya yakin ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk kemungkinan berkurangnya dana bagi hasil maupun dana transfer,” demikian Rudianur.

Baca juga: Aktivitas Pelabuhan Bagendang tetap aman saat karhutla, arus logistik tak terganggu

Baca juga: DPRD Kotim berharap kehadiran pabrik penggilingan padi tingkatkan kesejahteraan petani

Baca juga: Gubernur targetkan RMP Kotawaringin Timur beroperasi 2027



Pewarta :
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026