
Wabup Kotim siapkan usulan bantuan penanganan karhutla ke Menhut

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, bersiap menyambut kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.
“Rencananya begitu, tadi malam kita dihubungi oleh Daops Manggala Agni Pangkalan Bun bahwa akan ada Menteri Kehutanan Raja Juli untuk hadir di Kabupaten Kotawaringin Timur meninjau langsung ke lapangan mengenai penanganan karhutla,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati di Sampit, Senin.
Irawati menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, Menteri Kehutanan dijadwalkan tiba di Sampit pada Selasa siang, sedangkan peninjauan lapangan direncanakan berlangsung pada Rabu.
Ia mengatakan akan mendampingi kunjungan tersebut sesuai arahan Bupati Kotim Halikinnor yang saat ini masih menjalani masa pemulihan setelah menjalani operasi rahang.
Apabila agenda peninjauan ke lapangan terlaksana, Irawati berencana mengajak Menteri Kehutanan melihat kondisi karhutla di Kecamatan Seranau, sekaligus menyampaikan sejumlah kebutuhan penanganan dan usulan pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala.
“Kalau memang benar ke lapangan, rencana saya akan bawa ke Kecamatan Seranau. Selain karena kondisi karhutla di kecamatan tersebut saat ini masih aktif, dulu kita juga pernah mengusulkan pembangunan jembatan,” ujarnya.
Menurut Irawati, Seranau menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian karena kebakaran masih aktif, sementara akses menuju sejumlah lokasi kebakaran cukup sulit dijangkau melalui jalur darat.
Irawati juga berencana kembali mengusulkan pembangunan jembatan menuju Kecamatan Seranau.
Usulan tersebut sebelumnya pernah disampaikan, tetapi salah satu kendalanya adalah lokasi pembangunan yang direncanakan berada di kawasan Inhutani yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Mudah-mudahan bisa kita usulkan lagi pembangunan jembatan itu, sekaligus melihat langsung bagaimana kendala di lapangan untuk penanganan karhutla dan bantuan apa yang dibutuhkan dari pusat, khususnya untuk Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut,” lanjutnya.
Ia menerangkan, penanganan karhutla di wilayah tersebut tidak bisa sepenuhnya mengandalkan transportasi darat.
Petugas harus menyeberangi sungai menggunakan kapal atau perahu, kemudian melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor hingga berjalan kaki untuk mencapai titik kebakaran.
Kondisi itu membuat petugas pemadam harus membawa berbagai peralatan secara manual, mulai dari mesin pompa air atau alkon, penampung air, hingga selang pemadam.
Irawati menilai keterbatasan akses tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk dukungan pemerintah pusat, terutama ketika upaya pemadaman dari udara menghadapi kendala akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang.
“Penanganan di Seranau dan Pulau Hanaut memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan jalur darat, harus dibantu lewat udara. Kalau water bombing tidak bisa dilaksanakan, perlu dicari alternatif lain yang bisa didatangkan ke Sampit,” terangnya.
Selain kendala akses, karakteristik lahan gambut di wilayah tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Irawati menyebut kedalaman gambut di sejumlah lokasi dapat mencapai 16 meter sehingga penanganan kebakaran membutuhkan upaya ekstra.
Kondisi tersebut berisiko memperpanjang proses pemadaman karena api pada lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan kembali menyala meskipun api di permukaan telah dipadamkan.
Ia menambahkan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat akibat asap, tetapi juga mengganggu pendidikan dan kegiatan perekonomian, terutama masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
“Lahan yang terbakar itu banyak merupakan lahan masyarakat untuk pertanian. Jadi, sumber penghasilan mereka ikut terdampak. Kalau kondisi ini terus berlangsung, dampaknya ke depan juga bisa menambah jumlah masyarakat miskin di Kotim,” sebutnya.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, selama Januari hingga 11 Oktober 2026 tercatat sebanyak 1.400 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.137 hektare di sejumlah kecamatan.
Kecamatan Seranau mencatat luasan kebakaran terbesar, yakni lebih dari 884 hektare. Selanjutnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan luas 457 hektare dan Kecamatan Baamang sekitar 420 hektare.
Dalam periode yang sama, akumulasi titik panas di seluruh kecamatan di Kotim mencapai 44.251 titik.
Melalui rencana kunjungan tersebut, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi lapangan, termasuk hambatan geografis, kebutuhan sarana pemadaman, serta dampak kebakaran terhadap kehidupan masyarakat.
“Hasil peninjauan diharapkan menjadi bahan untuk merumuskan dukungan penanganan karhutla yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama daerah berlahan gambut yang sulit dijangkau dan membutuhkan penanganan berkelanjutan,” demikian Irawati.
Baca juga: Pj Sekda Kotim: APBD Perubahan 2026 tunggu persetujuan Gubernur
Baca juga: Bantu masyarakat, Angga salurkan 12.400 liter air bersih di Sampit
Baca juga: DPRD Kotim dorong penanganan banjir secara terpadu
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
