
Kolaborasi melalui FDP, Kalteng intervensi pasar dengan 150 ton beras premium

Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Bulog dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi melaksanakan sinergi penguatan pasokan kepada masyarakat melalui pengadaan 150 ton beras premium.
Kepala Perwakilan BI Kalteng Yuliansah Andrias di Palangka Raya, Selasa, menjelaskan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), skema ini ditujukan untuk memperkuat pasokan, menjaga keterjangkauan harga beras dan melindungi daya beli masyarakat khususnya di tiga wilayah utama pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK), meliputi Palangka Raya, Kotawaringin Timur serta Kapuas.
"FDP merupakan langkah konkret untuk merespons tekanan inflasi, khususnya dari komoditas beras," jelasnya.
Dia mengatakan dengan skema ini, Bank Indonesia memfasilitasi biaya angkut agar pasokan dari daerah produsen dapat didatangkan dengan biaya distribusi yang lebih terkendali.
Pemimpin Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan dari 150 ton beras premium tersebut alokasinya yakni 75 ton untuk Palangka Raya, 50 ton untuk Kotawaringin Timur dan 25 ton untuk Kapuas.
"Ini menjadi krusial mengingat karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang luas, jarak antar daerah yang relatif jauh, serta perlunya dukungan transportasi darat dan air yang menuntut perencanaan distribusi secara cermat," terangnya.
Erwin berharap program fasilitas distribusi pangan ini menjadi fondasi berkelanjutan dalam membangun sistem distribusi pangan lebih responsif dan tangguh di Kalimantan Tengah.
Baca juga: OJK: Kredit produktif di Kalimantan Tengah capai puluhan triliun rupiah
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo mengatakan pengadaan ini bukan sekadar aktivitas perdagangan biasa, melainkan intervensi strategis untuk memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan.
"Kami meminta seluruh pihak memastikan beras ini terdistribusi tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pintanya.
TPID bersama seluruh pihak terkait diminta mengawal kelancaran distribusi. Koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat agar tidak terjadi hambatan distribusi yang dapat memengaruhi pasokan dan harga beras di pasaran.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan geografis Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah luas dan jarak antardaerah yang relatif jauh.
Baca juga: Pertumbuhan Bank Kalteng berbuah penghargaan Champion of Growth BIFA 2026
Baca juga: OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng masih terjaga saat karhutla
Baca juga: Gubernur Kalteng tekankan pejabat pemprov harus responsif terhadap persoalan masyarakat
Pewarta : Muhammad Arif Hidayat
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
