Logo Header Antaranews Kalteng

DPRD Palangka Raya sebut Raperda Kelurahan Presisi untuk perkuat akurasi data pembangunan

Jumat, 16 Oktober 2026 15:10 WIB
Image Print
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi. ANTARA/Rajib Rizali.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Subandi, mengatakan Raperda Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Kelurahan Presisi diusulkan untuk meningkatkan akurasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah.

“Pembangunan harus didukung data yang valid dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, Jumat.

Menurutnya, kelurahan memiliki posisi strategis karena menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Untuk itu, data dari tingkat kelurahan dinilai penting untuk menggambarkan kondisi warga sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembangunan.

Melalui Raperda tersebut, pihaknya ingin mendorong tersedianya data pemerintahan yang valid, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, data yang digunakan dalam perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keadaan sebenarnya.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas data pemerintahan sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran,” ucapnya.

Subandi menjelaskan, salah satu persoalan yang ingin diantisipasi melalui regulasi ini adalah kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan perbedaan data antarlembaga. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan berbasis data kelurahan presisi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data.

Data yang bersumber langsung dari wilayah masyarakat juga diharapkan mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan dan menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.

“Kalau data yang digunakan sudah akurat dan terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas perencanaan, Raperda tersebut diarahkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penggunaan anggaran diharapkan menjadi lebih terarah karena didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Subandi menyebutkan, penyusunan regulasi ini juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan berbasis data.

Raperda tersebut diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola data di tingkat kelurahan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

“Harapan kami, raperda ini nantinya mampu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih akurat, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian Subandi.

Baca juga: DPRD Palangka Raya nilai kredit bunga 0 persen bantu UMKM bertahan di tengah kabut asap

Baca juga: DPRD Palangka Raya siapkan 13 raperda untuk Propemperda 2027

Baca juga: BPJS Kesehatan Palangka Raya-MUI perkuat edukasi lewat Tasbih JKN



Pewarta :
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026