
Bupati Kotim minta warga nonaktif BPJS Kesehatan didata ulang

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor meminta jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa dan rukun tetangga (RT) lebih aktif mendata masyarakat yang kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan-nya tidak aktif agar dapat segera diaktifkan kembali.
“Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Sosial bekerja sama dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendata warga yang BPJS-nya tidak aktif supaya bisa diaktifkan kembali,” kata Halikinnor di Sampit, Rabu.
Hal itu ia sampaikan usai menerima laporan langsung dari warga mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif sehingga menjadi kendala dalam mendapatkan bantuan sosial maupun layanan kesehatan.
Instruksi itu pun segera ia sampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera ditangani. Karena ia ingin memastikan seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Apalagi, mengingat pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar untuk menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat Kotim.
“Karena kita sudah mengeluarkan dana sampai Rp60 miliar setiap tahun untuk program Universal Health Coverage (UHC), supaya warga kita di Kotim tidak ada yang tidak bisa berobat. Jadi, mereka bebas berobat, ditanggung BPJS,” tegasnya.
Ia menyebutkan, anggaran puluhan miliar rupiah itu digelontorkan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen agar masyarakat Kotim tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan kemampuan ekonomi.
Melalui program jaminan kesehatan tersebut, masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh pelayanan pengobatan dengan biaya yang ditanggung melalui BPJS Kesehatan.
Oleh sebab itu, Halikinnor menyayangkan apabila masih terdapat warga yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut akibat status kepesertaan yang sudah tidak aktif, belum diperbarui datanya, atau bahkan belum terdaftar sebagai peserta.
Ia menilai, persoalan administrasi kepesertaan perlu menjadi perhatian bersama agar anggaran yang telah disediakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Maka, orang nomor satu di Kotim ini pun menginstruksikan camat, lurah, kepala desa, hingga perangkat RT dan RW meningkatkan pemantauan terhadap kondisi warga di lingkungan masing-masing.
Pendataan secara langsung dinilai penting karena aparat di tingkat paling bawah lebih mengetahui kondisi sosial masyarakat, termasuk warga yang mengalami kesulitan ekonomi maupun belum memiliki jaminan kesehatan.
“Kalau ada warga yang tidak punya BPJS atau kepesertaannya tidak aktif, apalagi mereka ingin berobat, segera laporkan supaya bisa kita upayakan agar BPJS-nya diaktifkan kembali,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada persoalan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga berupaya memberikan perhatian terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan membutuhkan bantuan secara langsung.
Halikinnor mencontohkan temuan warga lanjut usia di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang hidup seorang diri tanpa keluarga, dengan kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena warga yang bersangkutan tidak hanya membutuhkan bantuan kesehatan, tetapi juga dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Halikinnor meminta agar masyarakat dengan kondisi serupa segera dilaporkan kepada pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan penanganan sesuai kebutuhan.
“Kemarin di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ada orang tua yang tidak punya keluarga, tinggal di rumah yang tidak layak huni. Itu harus diinformasikan kepada kita supaya bisa dibantu memperbaiki rumahnya dan diberikan bantuan biaya hidup,” tuturnya.
Ia berharap keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat dapat mempercepat penanganan warga rentan, baik yang membutuhkan jaminan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya.
Menurutnya, kepekaan terhadap kondisi masyarakat menjadi hal penting agar tidak ada warga yang luput dari perhatian pemerintah, terutama mereka yang hidup sendiri, tidak mampu secara ekonomi, atau menghadapi keterbatasan untuk mengakses pelayanan dasar.
Pemkab Kotim pun mendorong agar pendataan dilakukan secara berkelanjutan sehingga persoalan kepesertaan BPJS tidak aktif maupun kebutuhan bantuan sosial dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Supaya alokasi anggaran daerah yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Dinsos Kotim sebut masalah keluarga dan ekonomi pengaruhi kondisi anak
Baca juga: PemkabKotim upayakan layanan dokter kunjung ke Sekolah Rakyat
Baca juga: Motoris kelotok di Sampit diajak turut jaga keamanan daerah
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
