
Kemenkum-Pemkab Kobar kolaborasi perkuat perlindungan hak anak

Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui penyusunan regulasi tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
"Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak," kata Kakanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor saat dikonfirmasi dari Palangka Raya, Rabu.
Dia menerangkan bahwa pertemuan itu membahas penyempurnaan substansi rancangan regulasi sebagai landasan hukum penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
Hajrianor mengatakan regulasi tentang Kabupaten Layak Anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak anak.
"Peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak harus mampu menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh pihak dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan anak," katanya.
Untuk itu, penyusunannya perlu memperhatikan keselarasan regulasi, kebutuhan daerah, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar ketentuan yang dibentuk benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi anak.
Dia menjelaskan, pembentukan regulasi yang berkualitas menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan program perlindungan anak berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan keterpaduan kebijakan antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, termasuk penyesuaian substansi, penyelarasan ketentuan, serta penguatan pengaturan penyelenggaraan KLA, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Tim Kerja I Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng juga memberikan saran dan masukan dari aspek substansi maupun teknik penyusunan regulasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.
Baca juga: Kemenkum-KPU RI perkuat sinergi pemanfaatan aset negara di Barito Timur
Selain penguatan regulasi, koordinasi tersebut turut membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, sekaligus mencegah kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk perlakuan salah terhadap anak.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Yusuf Salamat, Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Bambang Wahyusuf, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat Langkir, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Anak Sunarti Poibara, serta jajaran perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng.
Melalui kolaborasi tersebut, Kanwil Kemenkum Kalteng mendukung Pemkab Kotawaringin Barat dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan dapat diterapkan secara efektif. Upaya ini diharapkan memperkuat kebijakan daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
Baca juga: Kemenkum-Kementerian Koperasi bangun interoperabilitas sistem kebijakan
Baca juga: Indonesia gelar Forum Bisnis Paten pertama dorong inovasi bernilai ekonomi
Baca juga: Kemenkum Kalteng kawal raperda perlindungan anak di Sukamara
Pewarta : Rendhik Andika
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
