... saya tutup debatnya, kualifikasi internasional...
Jakarta (ANTARA) - Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah soal perekrutan rektor asing yang berkembang sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan kewarganegaraannya. Hal ini menjadi polemik belakangan ini di antara masyarakat.

"Sebenarnya ini persolannya bukan antara orang asing atau orang kita. Tetapi, rektor dengan kualitas dan kualifikasi internasional," katanya, di Jakarta, Kamis.

Hal itu dia sampaikan usai diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema "Menimbang Talenta ASN: Siapkah Hadapi Era Digital", di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ia menjelaskan wacana rektor asing adalah membangun ekosistem pimpinan dan pengajar dengan kualifikasi internasional, misalnya terakreditasi Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE).

Juga baca: UGM: Rektor asing tak jamin PTN langsung peringkat dunia

Juga baca: Rektor asing dan kualitas perguruan tinggi

Juga baca: Wapres: Pendidik asing jangan langsung menjabat rektor

Intinya, kata dia, berkualitas internasional sehingga kualitas, SDM, pendanaan, dan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia akan semakin membaik.

"Nanti, area yang harus dipertajam di situ. Kualifikasinya seperti apa? Jadi, tidak mengatakan nomor satu warga negara asing. Tetapi, kualifikasi internasional. WNA boleh mengajukan diri, WNI boleh juga mengajukan diri," katanya.

Mengenai ada kritik dari sejumlah rektor perguruan tinggi negeri, itu mengakui kritikan itu muncul karena pemahaman rektornya harus asing. "Dan karena asing, mendapatkan perlakuan istimewa, bukan seperti orang Indonesia. Jadi saya tutup debatnya, kualifikasi internasional," katanya.

Menurut dia, sudah saatnya Indonesia sebagai negara besar dengan kampus-kampusnya yang bagus harus masuk ke taraf internasional.

"Siapapun yang memimpin, kulitnya putih, kuning, sawo matang, atau atau apalah terserah. Pokoknya, kualifikasi internasional," katanya.

Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mewacanakan mempekerjakan rektor asing dalam rangka menaikkan peringkat perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 besar dunia.

Bahkan, Nasir mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo soal rencana pemerintah yang akan mendatangkan rektor asing.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019