Mendes: Program pembiayaan mikro bantu pemberdayaan desa wisata

id menteri desa,dana desa,desa wisata,pembiayaan ultra mikro

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada Pembukaan Pasar Rakyat di Taman Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (30/8) malam. (Mentari Dwi Gayati)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan dapat membantu pemberdayaan masyarakat mengembangkan desa wisata.

Menteri Eko menjelaskan bahwa program UMi sejalan dengan prioritas pemerintah pada tahun 2020 yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui desa wisata.

Baca juga: Program UMi fasilitasi masyarakat yang belum terakses perbankan

Baca juga: Mekaar dan UMi jadi program Jokowi-Ma'ruf untuk kesetaraan perempuan


"Program UMi ini memberi bantuan modal kerja untuk masyarakat desa sehingga mereka bisa membuka usaha, menjual apa yang dibutuhkan di desa-desa wisata," kata Eko pada Pembukaan Pasar Rakyat di Taman Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (30/8) malam.

Eko menjelaskan, lewat permodalan program UMi ini, masyarakat dapat mengembangkan usaha mulai dari kuliner hingga suvenir yang dapat dijual kepada wisatawan sebagai produk khas desa wisata tersebut.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Sementara itu, pengembangan desa wisata merupakan salah satu fokus pemerintah pada 2020. Pemerintah pun menganggarkan sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020 untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan pariwisata daerah.

Baca juga: Menkeu kenalkan program UMI kepada pedagang Sukoharjo
 

Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar