Tentu saja kita masih perlu membangun infrastruktur baru karena belum cukupJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama ini belum cukup membawa Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang khususnya perekonomian.
Ia menuturkan Indonesia memang berhasil menduduki peringkat ke-52 pada 2018 atau naik 30 peringkat dari posisi sebelumnya pada 2010 yaitu 82.
Namun, pencapaian tersebut belum cukup karena masih tertinggal dengan negara lainnya.
"Tentu saja kita masih perlu membangun infrastruktur baru karena belum cukup walaupun hasilnya sudah relatif terlihat dan bermanfaat bagi ekonomi kita," katanya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Darmin: Investasi Proyek Strategis Nasional capai Rp4.183 triliun
Menurutnya, berbagai perbaikan infrastruktur tersebut sangat memengaruhi kinerja logistik dengan ditunjukkan dari performa indeks logistik yang naik cukup signifikan sejak 2010 hingga 2018.
Ia mengutip data Bank Dunia pada 2012 yang menyebutkan stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38 persen dari PDB dan jauh di bawah rata-rata global yaitu sebesar 70 persen PDB sehingga pemerintah terus berupaya untuk melakukan transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur.
"Kami mempercepat pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan proyek prioritas," ujarnya.
Darmin melanjutkan berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, dan pelabuhan akan terus dilakukan karena berkaitan dengan logistik barang maupun manusia atau orang.
Di sisi lain, tidak hanya memprioritaskan pembangunan dalam bentuk baru melainkan juga mempertimbangkan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya seperti Palapa Ring.
"Kita perlu mengundang K/L (kementerian/lembaga) termasuk para gubernur untuk mulai mengidentifikasi turunan dari back bone itu apa. Jaringan lebih lanjut yang menghubungkan dan memfasilitasi sentra produksi ke daerah konsumen," ujarnya.
Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah daerah (pemda) mulai dari wali kota, bupati, gubernur, dan pejabat lainnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan tersebut agar dapat terealisasi lebih cepat terutama terkait penyediaan data yang lengkap.
"Kita berharap para gubernur, bupati dan wali kota mulai mendata arus barang yang penting-penting saja dulu di masing-masing daerah sehingga bisa diidentifikasi prioritas lanjutannya mana saja. Kalau itu sudah maka kita menjadi basis lahirnya pembangunan yang modern," ujarnya.
Menurut Darmin, transformasi ekonomi adalah kunci dalam membenahi permasalahan dan mengeluarkan Indonesia dari middle income trap dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia serta membangun berbagai fasilitas penunjang perekonomian lainnya.
"Semua itu bermuara dari transformasi ekonomi. Mutu negara tidak bisa baik kalau transformasi ekonominya tidak terjadi dan menjadi dasar kita lolos dari middle income trap,” katanya.
Selain itu, saat ini pemerintah sedang terus berupaya menyelesaikan PSN yang terdiri dari 223 proyek sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan tiga program dengan nilai investasi mencapai Rp4.183 triliun.
PSN yang telah dimulai sejak 2016 hingga September 2019 itu sudah terselesaikan sebanyak 81 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun dengan rincian, 20 proyek senilai Rp33,3 triliun pada 2016 dan 10 proyek senilai Rp61,4 triliun pada 2017.
Sedangkan untuk 2018 ada 32 proyek senilai Rp207,4 triliun dan sejak Januari hingga September 2019 sebanyak 19 proyek yang bernilai Rp7,7 triliun telah selesai.
Baca juga: KPPIP prediksi 103 proyek infrastruktur rampung hingga akhir 2019
Baca juga: KPPIP upayakan penyelesaian berbagai isu proyek strategis nasional
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
