Totalnya ada tiga hingga empat yang urgent, mudah-mudahan cepat selesaiJakarta (ANTARA) - Sehubungan dengan penetapan lima pimpinan DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna Kamis ini, beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diminta untuk dipercepat prosesnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis, mengatakan ada beberapa Raperda yang mengantre untuk ditindaklanjuti karena tingkat urgensinya yang mendesak, salah satunya adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Ada beberapa ya Raperda yang antre di situ. Misalnya yang terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), itu perlu dibahas. Totalnya ada tiga hingga empat yang urgent, mudah-mudahan cepat selesai," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: Penetapan pimpinan DPRD, Anies harap kerja sama makin terjalin baik
Ketika ditanya soal pembahasan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno, mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan hal tersebut juga masuk ke dalam pembahasan yang mendesak, sehingga dia mengharapkan hal tersebut masuk dalam agenda pembahasan dalam waktu dekat.
"Tentu pembahasan Wagub juga (urgent), karena itu diperlukan segera dan mudah-mudahan bisa masuk dalam agenda yang cepat. Dan nanti hari ini surat dari Dewan, kalau saya terima langsung hari ini juga saya teruskan ke Menteri Dalam Negeri," kata Anies.
Sejauh ini belum ada perubahan nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang berhenti karena menjadi cawapres dari Prabowo Subianto dalam Pilpres.
Baca juga: Prasetio Edi Marsudi jabat Ketua DPRD DKI
Adapun nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandi adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto dari Partai PKS yang saat Pilgub DKI Jakarta mengusung Anies dan Sandi.
Prioritas Dewan
Di lokasi yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 terpilih, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan ada beberapa program legislasi yang diutamakan dan mendesak oleh dewan Kebon Sirih.
"Programnya pertama tadi kita menyikapi masalah macet dan banjir, ini kan apalagi sekarang banjir sudah mendekat, saya minta ke kepala daerah melalui kepala dinas PU untuk cepat mengeruk kali-kali yang ada di Jakarta bagaimana supaya tidak banjir," kata Pras.
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, yang kedua adalah masalah kemacetan Jakarta, terutama di wilayah Sudirman-Thamrin yang merubah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) menjadi penyeberangan sebidang dengan rambu lampu dan suara (Pelican Crossing).
Baca juga: Paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI paling lambat awal Oktober
"Kami akan menyikapi masalah Tosari, Jalan Thamrin itu kan kalau gubernur sebelumnya kan bangun JPO supaya lalu lintas lancar tapi kenyataannya sekarang ini kan ada handycap di situ, macetnya ke mana-mana, sudah sampai Semanggi, nah ini juga harus dibuat tunnel ke bawah adalah solusinya. Nah hal-hal seperti ini yang akan saya bicarakan setelah dilantik," kata Prasetio.
Diketahui, lima partai berhak menempati kursi pimpinan DPRD DKI yang terdiri dari satu Ketua DPRD dan empat Wakil Ketua DPRD. Untuk posisi Ketua DPRD diisi oleh PDI Perjuangan karena memperoleh kursi sebanyak mencapai 25 kursi yang menunjuk Prasetio Edi Marsudi.
Untuk Fraksi PKS menunjuk Wakil Ketua DPRD DKI yakni Abdurrahman Suhaimi. Sedangkan Fraksi Gerindra tetap menunjuk M. Taufik seperti halnya periode 2014-2019 lalu sebagai Wakil Ketua DPRD DKI.
Baca juga: Legislator: Pembahasan APBD 2020 tidak molor karena AKD belum selesai
Kemudian untuk Partai PAN telah memilih Zita Anjani sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Sedangkan Partai Demokrat menunjuk Misan Samsuri sebagai wakil ketua dari Demokrat.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
