Pelantikan Jokowi, Kapolri imbau masyarakat tidak mobilisasi massa

id Jokowi

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) didampingi KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (keempat kanan), Wakil KASAU Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto (kedua kanan) dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono (kiri) meninjau personel gabungan saat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj/pri.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau masyarakat sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada 20 Oktober 2019.

"Kita ingin memberikan imbauan kepada masyarakat sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa, massa memiliki psikologi publik, kumpulan massa bisa menjadi massa yang rusuh, anarkistis," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat apel pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada 20 Oktober 2019, di Silang Monas, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Panglima TNI: Pengamanan pelantikan Presiden dimulai hari ini

Baca juga: Tak larang demonstrasi, Jokowi buktikan berkomitmen pada demokrasi

Kalau pengumpulan massa itu berupa aksi unjuk rasa yang sesuai aturan berlaku, kata Kapolri, tidak masalah, namun pengalaman beberapa waktu belakangan unjuk rasa berubah menjadi tindakan anarkistis.

"Nah pengalaman kita beberapa kali terjadi, pada waktu teman-teman adik-adik mahasiswa kan aman-aman saja, malamnya mulai lempar batu, bakar, segala macam dengan senjata-senjata yang mematikan dan berbahaya," kata dia.

Aparat keamanan tidak ingin kecolongan karena pelantikan Presiden adalah acara kenegaraan yang sangat konstitusional.

"Kita tahu bahwa tahapan-tahapannya sudah berjalan sesuai dengan konstitusi kita, ada Pemilu ada gugatan di MK, semua berakhir, sudah final,  tinggal acara pelantikan, sehingga apapun juga sebagai aparat negara TNI dan Polri pasti akan mengamankan itu," ucap Kapolri.

Baca juga: Sebelum pelantikan, Jokowi akan terima tamu negara

Kalau aparat tidak bisa mengamankan amanat konstitusi, maka dampaknya akan buruk, yaitu mengganggu pilar dan keutuhan negara, apalagi melihat faktor lainnya seperti kedatangan tamu negara, kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus dari negara lain.

"Kita juga memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan harus dipandang sebagai bangsa yang besar, bangsa yang tertib dan damai bukan bangsa yang kacau dan rusuh," ujarnya.

TNI-Polri menyiapkan 30.000 prajurit untuk mengamankan penyelenggaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,  Jokowi-Ma'ruf Amin,   pada 20 Oktober 2019.

Susunan tugas pengamanan yaitu, ring 1 di bawah tangan jawab Paspampres, sementara ring 2 tanggung jawab TNI dan ring 3 menjadi tanggung jawab gabungan antara TNI Polri dan unsur lainnya.

Sedangkan objek yang akan diamankan yaitu pasangan Presiden, Wakil Presiden termasuk keluarganya. Selain itu tamu-tamu dari luar negeri, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan utusan khusus juga menjadi prioritas pengamanan mulai dari saat kedatangan, di perjalanan sampai dengan tempat penginapan dan lokasi pelantikan.

Beberapa tempat dan infrastruktur menjadi konsentrasi pengamanan di antaranya adalah gedung DPR MPR RI, Istana Presiden, pusat perekonomian, listrik dan objek vital lainnya.

Baca juga: Jelang pelantikan, Mendagri imbau doa bersama Jumat sampai Minggu

Baca juga: Presiden Jokowi: Pelantikan sederhana dan hikmat


Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar