"Dengan target 10 juta orang menjadi 11,19 juta orang dalam lima tahun," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu yang memimpin rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12) malam.
Baca juga: Menaker prioritaskan penciptaan dan perluasan lapangan kerja
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IX DPR juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjamin pelindungan hak-hak normatif pekerja, yaitu upah minimum, pesangon dalam pemutusan hubungan kerja, tenaga kerja asing, serta hak-hak pekerja alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu.
Komisi IX DPR juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjamin keberlangsungan usaha dalam melakukan "omnibus law" terkait dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.
Baca juga: Pemerintah masih bahas isu-isu ketenagakerjaan untuk masuk Omnibus Law
Selain memuji capaian Kementerian Ketenagakerjaan dalam penciptaan lapangan kerja, Komisi IX DPR juga memberikan apresiasi terhadap serapan anggaran kementerian tersebut.
"Per 13 Desember 2019, serapan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 82,25 persen," kata Sri Rahayu.
Baca juga: Program Kartu Prakerja akan disesuaikan dengan kebutuhan industri
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penduduk bekerja di Indonesia hingga Agustus 2019 mencapai 126.051.000 jiwa.
"Tingkat pengangguran terbuka yang merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dari Agustus 2015 hingga Agustus 2019 mengalami penurunan 0,90 persen," katanya.
Terkait serapan anggaran, Ida mengatakan realisasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun karena banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tinggal menunggu pencairan anggaran.
"Selain itu, ada kegiatan-kegiatan yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi," katanya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
