Anggota Fraksi PKS: Kami siap kawal pemerintahan Jokowi

id pks,jokowi,oposisi

Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (30/4/2020). ANTARA/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/pri.

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan Partai Keadilan Sejahtera siap mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai berakhir kepemimpinannya.

"Kami kader PKS, mengawal dan menjaga Jokowi agar sukses, amanah, dan adil sebagai presiden dalam melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab memajukan dan mensejahterakan bangsa dan Negara RI," kata Achmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Senin.

Baca juga: Politisi PKS dukung pengangkatan Irjen Boy Rafli jadi Kepala BNPT

Sebagai oposisi, PKS kata dia akan mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat terhadap setiap target kinerja serta hasilnya bagus yang dibangun dan dikerjakan Presiden Jokowi.

"Tapi bila sebaliknya kami selalu mengingatkan dan memberi masukan serta mengkritisi Pak Pokowi dalam mengelola republik ini, agar Republik Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera," kata dia.

Sebagai oposisi yang tentunya berada di luar pemerintahan, PKS akan menjadi penyeimbang bukan untuk menjatuhkan apalagi mendiskreditkan presiden ataupun pemerintahan.

"Kami juga bukan yes man atau (ABS) asal bapak senang, tapi kami mendukung, menguatkan serta mengapresiasi bila rencana, program dan aksi bapak presiden bagus tapi kami juga selalu mengingatkan, mengkritisi bahkan menegur bila ada sesuatu yang keliru dan merugikan keuangan negara dan bangsa," ucapnya.

Baca juga: FPKS minta pemerintah pastikan buruh peroleh jaring pengaman sosial

Semua dilakukan menurut dia murni mengawal sebagai oposisi agar bisa melakukan checks and balances. Achmad mengatakan bila tidak sebagai oposisi, siapa lagi yang mau menegur dan mengkritisi presiden yang sedang berkuasa.

"Apalagi sistem pemerintahan di Indonesia ini adalah sistem presidensial, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat, karena sangat powerfull dan kuat posisinya kemungkinan cenderung abuse of power dan misleading dalam kepemimpinannya sangat besar," ujarnya.

Jadi, PKS menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten 1 tersebut, merasa perlu menjadi penyeimbang kekuasaan, jadi oposisi yang bermartabat untuk rakyat Indonesia.

Baca juga: PKS: Ramadhan momentum bangun solidaritas nasional saat pandemi

Baca juga: Fraksi PKS DPR: Pemerintah harus batasi pergerakan WNA masuk Indonesia

Baca juga: FPKS: Pemerintah harus tegas terkait larangan mudik Lebaran

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar