Bamsoet minta Pemda DKI Jakarta perketat pemberian SIKM

id MPR RI,COVID-19,SIKM

Sejumlah kendaraan dari arah Jakarta yang diduga akan melakukan mudik tampak dialihkan ke Gerbang Tol (GT) Cikarang Barat 3 untuk kembali ke Jakarta oleh aparat kepolisian. Dokumentasi Jasa Marga

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pemberian Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM) guna menekan mobilitas masyarakat yang keluar atau masuk wilayah tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Saya meminta pemerintah DKI Jakarta melakukan seleksi yang ketat terhadap pemberian izin SIKM," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu dikatakannya terkait sebanyak 67.001 orang telah mengakses Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM) sejak dibuka pada Jumat (15/5).

Baca juga: Pemeriksaan keluar-masuk Jakarta dilakukan di 12 titik
Baca juga: 67.001 orang telah mengakses SIKM
Baca juga: Anies sebut SIKM Pergub 47/2020 dilengkapi kode khusus


Bamsoet meminta pemerintah DKI Jakarta memperketat mobilitas masyarakat yang keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta, sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 seperti yangg tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 tahun 2020.

Menurut dia, pemerintah DKI Jakarta bersama aparat keamanan harus memastikan seluruh warga yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah DKI Jakarta memiliki SIKM.

"Hal itu dilakukan dalam pemeriksaan di jalan arteri, jalan kolektor, maupun di jalan lokal, serta dengan tegas melarang apabila masyarakat yang keluar masuk DKI Jakarta tidak memiliki SIKM tersebut," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah menyosialisasikan bahwa pembuatan SIKM dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-Jakarta agar seluruh masyarakat dapat mengetahui akses tersebut.

Dia menilai Pemda DKI Jakarta juga harus mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk tetap di rumah dan jaga jarak atau "physical distancing".

Bamsoet meminta pemerintah dan aparat untuk menindak tegas pihak yang memalsukan SIMK dengan mengembalikan atau memulangkan masyarakat yang keluar atau masuk ke DKI Jakarta.

"Atau bisa dengan memproses secara hukum karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan," katanya.

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar