Ketua MPR minta pemerintah evaluasi program ketahanan pangan

id MPR RI,Ketahanan pangan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (ANTARA/ HO)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah bersama Satgas Pangan mengevaluasi program ketahanan pangan karena masih tingginya jumlah impor pangan di Indonesia.

Hal itu menurut dia karena kurang efektifnya pelaksanaan program ketahanan pangan karena masih tingginya jumlah impor pangan di Indonesia, seperti impor sayur yang mencapai 770 juta dolar atau Rp11,55 triliun pada tahun 2019.

"Saya meminta pemerintah bersama Satgas Pangan untuk mengevaluasi hal tersebut agar ke depannya jumlah impor dapat diminimalisir dan melakukan langkah strategi agar Indonesia tidak selalu bergantung pada impor," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ketua MPR: Perbanyak titik penyekatan masuk wilayah Jabodetabek
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah evaluasi implementasi PSBB di daerah


Dia juga meminta pemerintah agar dapat memberdayakan petani dengan memberikan kemudahan mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan.

Langkah itu menurut dia agar dapat meningkatkan hasil pangan dalam negeri sehingga Indonesia dapat menghasilkan bahan pangan sendiri yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat.

"Pemerintah dapat mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian, dan kedaulatan ketahanan pangan, dengan cara mencukupi produksi pangan secara mandiri, menyediakan regulasi tentang pengendalian pangan, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah agar fokus dalam memetakan komoditas yang memang menjadi fokus dan prioritas sehingga impor dapat ditekan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja.

Dia mendorong Pemerintah agar terus mewujudkan tercapainya diversifikasi pangan untuk menciptakan ketahanan pangan sehingga masyarakat Indonesia tidak selalu bergantung dengan beras saja sebagai makanan pokok.

"Langkah itu agar Indonesia mampu mengendalikan impor dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan," katanya.

Bamsoet meminta pemerintah agar berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam negeri yaitu dengan melakukan pembangunan pertanian berbasis petani kecil.

Menurut dia, pemerintah melibatkan petani mulai dari awal hingga akhir kegiatan penanaman sehingga petani dalam negeri dapat diberdayakan secara optimal.

Baca juga: Halal bihalal daring, Mentan ingatkan jajaran tak bergantung impor
Baca juga: Pandemi, petani harus terus diberikan semangat produksi pangan

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar