BPJS Kesehatan jadi inisiator studi lintas negara anggota ISSA

id Dirut bpjs kesehatan,Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat,Fachmi idris, International Social Security Association (ISSA)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) didampingi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno (kiri) dalam 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang diselenggarakan International Social Security Association (ISSA) Jakarta, Rabu (10/6/2020. (FOTO ANTARA/HO-BPJS Kesehatan)

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi penggagas studi lintas negara anggota International Social Security Association (ISSA) karena keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Melalui program JKN-KIS, kata Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Rabu, terjadi peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial karena terdapat penurunan angka ketimpangan masyarakat.

"Selain memberi kontribusi pada penurunan ketimpangan dan mencegah orang jatuh miskin, dampak besar lainnya dari implementasi Program JKN-KIS adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat. Kondisi ini mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang," katanya saat memimpin Komisi Kesehatan dalam 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang diselenggarakan International Social Security Association (ISSA) pada Rabu (10/6).

Komisi Kesehatan ISSA terdiri atasi negara Aljazair, Argentina, Belgia, Prancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.

Dalam pertemuan itu, Fachmi memaparkan terjadi peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial di masyarakat karena penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan BPJS Kesehatan mengkaji pada 2015, keberadaan Program JKN-KIS dapat menekan koefisien GINI dari 0,395 menjadi 0,394. Kemudian pada 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien GINI dari 0,384 menuju 0,383.

Selain itu, pada 2016 keberadaan Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Program JKN-KIS itu melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Fachmi menuturkan realitas yang terjadi dalam pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia dapat menjadi acuan negara lain terkait pentingnya keberpihakan suatu negara untuk memberikan jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan.

Dalam kondisi pandemi saat ini, Fachmi menuturkan penting memastikan cakupan jaminan sosial kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Setiap negara harus dapat memastikan keberlangsungan finansial program jaminan sosial khususnya kesehatan serta memastikan angka cakupan kepesertaan karena adanya kerentanan populasi secara global baik di tingkat ekonomi akibat peningkatan angka pengangguran.

ISSA sebagai asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia, kembali mempercayakan Indonesia sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk kedua kalinya terpilih sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance ISSA Periode 2020-2022.

Pada 2018 di Jenewa Swiss, BPJS Kesehatan juga pernah memimpin 12th ISSA Forum for Technical Commission.

"Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kami mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih kepada ISSA atas hal ini dan akan siap menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan," ujar Fachmi.

Dalam acara itu, Fachmi juga memaparkan program kerja TC Health selama periode 2020-2022 dengan prioritas tema pada fenomena ageing population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial dan kompilasi studi terkait hubungan antara Universal Health Coverage (UHC) dengan peningkatan Kohesi Sosial dan Inklusi Sosial.

Atas kajian tersebut, pada 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, 16 negara bersepakat memilih Indonesia sebagai acuan pada studi peran Program JKN-KIS terhadap peningkatan kohesi sosial yang diukur melalui penurunan gini ratio, sehingga negara lain juga dapat memulai riset tersebut.

Komisi Kesehatan yang dipimpin oleh Dirut BPJS Kesehatan itu juga akan dihadirkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Internasional bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial (social security) sedunia atau ISSA LEAD 2021 yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia.

Baca juga: BPJS Kesehatan bangun sinergi berskala global dalam layanan kesehatan

Baca juga: Cegah COVID-19, protokol tetap dijalankan BPJS Kesehatan hingga daerah

Baca juga: Program JKN-KIS diperkenalkan BPJS pada pertemuan internasional


 

Pewarta : Martha Herlinawati S
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar