Wapres instruksikan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial

id Wapres Ma'ruf Amin,DTKS,data perlindungan sosial

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas tentang Konsolidasi Data Kemiskinan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (25/6/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk memperbaiki pengelolaan data perlindungan sosial secara nasional atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bagian dari upaya perumusan program sosial yang tepat bagi masyarakat.

"Data perlindungan sosial ini merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara. Oleh karena itu perlu tata kelola pengawasan yang baik. Saya melihat perlunya adanya validasi," kata Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas tentang konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Baca juga: Menko PMK: Akan ada perbaikan 20 juta nama dalam data terpadu

Wapres menilai pemutakhiran data terpadu terkait kesejahteraan sosial tersebut menjadi penting karena data menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat guna dan tepat manfaat.

Selain itu, data perlindungan sosial yang ada saat ini sudah terlalu lama diselaraskan, yakni pada saat pencacahan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015.

"Pemutakhiran secara nasional ini belum dilakukan sejak pencacahan yang dilakukan BPS tahun 2015. Oleh karena itu, saya minta Menko PMK, Kepala Bappenas, dan para menteri untuk memikirkannya, melakukan kajian tentang hal ini dan dilakukan lebih cepat," kata Wapres Ma'ruf selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Baca juga: Mensos : 80 persen petani dan nelayan belum tercatat di DTKS

Pemutakhiran data terpadu tersebut dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi faktual ke lapangan secara nasional, termasuk juga lewat forum konsultasi publik hingga di tingkat desa dan kelurahan.

"Verifikasi ini juga membutuhkan data awal yang berasal dari DTKS yang sudah ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah. Dalam melakukan verifikasi lapangan, ini sebaiknya menggunakan metode seperti yang dilakukan BPS pada 2015," ujarnya.

Baca juga: Mensos sebut 18 juta nama di DTKS akan diperbaiki

Turut hadir dalam rapat terbatas di Kantor Wapres antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Kepala BPS Suhariyanto.


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar