Pemberdayaan pesantren dan upaya pemerintah atasi COVID-19

id Wapres Ma'ruf Amin,covid-19 pesantren

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Assobariyyah di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). (Setwapres)

Sukabumi (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengunjungi wilayah zona hijau COVID-19 di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, untuk memantau penanganan pandemi di wilayah tersebut.

Di sela kegiatannya tersebut, Wapres meninjau kegiatan Pondok Pesantren Assobariyyah di Sukabumi, sekaligus menyalurkan bantuan pemerintah untuk pondok pesantren dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya di Ponpes Assobariyyah Wapres menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada KH Ahmad Nawawi Sadili selaku pengasuh Pondok Pesantren Assobariyyah yang telah menjalankan pondok pesantren itu sejak berdirinya pada tahun 1993.

"Saya menilai Pondok Pesantren Assobariyyah memiliki cakupan pendidikan yang sangat lengkap. Pendidikan formal yang diselenggarakan mulai dari PAUD sampai Madrasah Aliyah, sedangkan untuk pendidikan non formal, ada pendidikan Madrasah Takmiliyah Diniyah serta pengajian Al-Qurán dan Kitab Kuning," ujar Wapres di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu.

Wapres menyampaikan saat ini bangsa Indonesia dan juga dunia sedang mengalami cobaan yang sangat berat yakni pandemi global COVID-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia.

Wapres mengatakan dampak yang ditimbulkannya sangat luas dan bersifat multidimensi.

Untuk mengurangi penularan virus COVID-19, beberapa negara menerapkan kebijakan yang ekstrim seperti lockdown, tetapi Indonesia memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diwujudkan dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.

Baca juga: Wapres: Pesantren jangan jadi pusat penularan baru COVID-19

Baca juga: Wapres: Bahaya COVID-19 dan ekonomi harus dihadapi sekaligus


Prioritaskan penanganan kesehatan

Wapres mengatakan apapun kebijakan pembatasan yang diambil, berdampak terhadap semua kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar.

Dia menyampaikan pada awalnya Pemerintah berkonsentrasi pada masalah penanggulangan penularan COVID-19 yang memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi, selain itu vaksin dan obatnya belum ditemukan.

Untuk itu Pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 menempatkan upaya kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah memutus penyebaran virus agar masyarakat tidak terinfeksi.

Upaya kedua, adalah meningkatkan kapasitas pelayanan medis agar mereka yang telah terpapar dapat ditangani dengan baik.

Upaya ketiga adalah membangun mekanisme untuk melacak masyarakat yang berpotensi terpapar melalui pelaksanaan test COVID-19 secara masif, serta menerapkan protokol isolasi diri yang ketat.

Sedangkan upaya keempat adalah menerapkan PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

Akibatnya anak-anak sekolah terpaksa harus belajar di rumah. Wapres menyampaikan hal tersebut untuk melindungi anak dan guru tertular dan mengurangi penyebaran virus.

Baca juga: Jelang kunjungan Wapres, PMI Kota Sukabumi semprot disinfektan lokasi

Baca juga: Wapres: Pemerintah terus lakukan akselerasi atasi COVID-19


Penurunan kasus

Demikian juga anak-anak yang bersekolah di Pendidikan keagamaan serta tinggal di asrama juga harus meninggalkan asrama untuk melindungi santri dan guru agar tidak tertular dan mengurangi penyebaran virus.

Namun demikian, seiring beberapa daerah menunjukkan penurunan dalam penyebaran COVID-19 dan di sisi lain vaksin serta obatnya masih memerlukan waktu untuk tersedia secara luas, pemerintah mulai menyiapkan protokol pelaksanaan tatanan normal baru yang aman dan produktif.

Salah satu bentuk tatanan normal baru adalah membolehkan sekolah atau sarana pendidikan termasuk juga pesantren dengan kriteria tertentu yang ada di zona hijau untuk kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.

"Saya ingin menegaskan bahwa pertimbangan untuk dapat memberlakukan tatanan normal, termasuk memulai kegiatan belajar mengajar, adalah pertimbangan kriteria kesehatan dan tidak didasari atas kriteria lain. Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka. Selain itu, pelaksanaan protokol tatanan normal baru akan terus dievaluasi untuk masing-masing daerah," katanya.

Pelaksanaan tatanan normal baru perlu diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah ingin KBM tatap muka diikuti protokol kesehatan yang ketat.

Di pondok pesantren sendiri, kata Wapres, perlu dilakukan tes terhadap siswa karena ada kemungkinan siswa berasal dari daerah zona merah. Selain itu banyak santri yang berasal dari lintas kota dan bahkan lintas negara.

Selanjutnya juga perlu memastikan bahwa tersedia fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan hand sanitizer, tersedia masker yang cukup untuk digunakan selama proses belajar mengajar serta memastikan physical distancing dapat diterapkan, baik di ruang kelas maupun ditempat santri tinggal dan melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas utama.

Baca juga: Wapres: Keterpurukan ekonomi juga dialami banyak negara

Baca juga: Wapres dorong ulama berperan hilangkan bahaya COVID-19


Tegakkan protokol kesehatan

Wapres mengatakan bagi pesantren dan sekolah keagamaan berbasis asrama, pemenuhan protokol kesehatan ini menjadi tantangan tersendiri.

Kebanyakan sarana dan prasarana asrama pesantren masih sangat minim, disamping juga tidak memiliki standar baku perbandingan jumlah santri dan luas kamar tidur.

Dengan kondisi tersebut, menurut Wapres, sangat sulit menerapkan physical distancing terutama di pondok pesantren yang memiliki ratusan bahkan ribuan santri.

"Saya sangat mengapresiasi bahwa Propinsi Jawa Barat telah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Bahkan, di Kota Sukabumi ini pada periode 11-24 Juni 2020 telah mencapai level 1 yaitu kondisi rendah atau normal," ujarnya.

Wapres secara khusus juga mengapresiasi Pondok Pesantren Assobariyyah yang dengan sigap memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai proses belajar mengajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Seluruh pengurus, tenaga pengajar, dan seluruh staf di lingkungan pesantren telah melakukan rapid test yang difasilitasi Walikota Sukabumi, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada walikota Sukabumi," ujarnya.

Wapres juga menerima laporan bahwa pengurus pondok pesantren mewajibkan santri yang akan kembali untuk membawa sendiri peralatan sholat, peralatan mandi, peralatan makan, masker, hand sanitizer, dan kasur tidurnya.

Baca juga: Wapres harap Polri bimbing masyarakat menuju normal baru

Baca juga: Wapres: COVID-19 beri hikmah untuk percepatan reformasi birokrasi


Jaga kesehatan

Para santri juga diminta untuk melakukan tes cepat (rapid test) mandiri dan membawa bukti hasil tes tersebut saat kembali ke pesantren.

Penyemprotan disinfektan juga telah dilakukan di seluruh gedung pesantren. Pesantren juga menyiapkan bilik disinfektan organik dan menyediakan tiga titik tempat untuk cuci tangan.

"Untuk itu, sekali lagi saya sangat mengapresiasi seluruh pengurus Pondok Pesantren Assobariyyah atas seluruh upaya untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini patut menjadi contoh bagi pondok pesantren lainnya," kata Wapres.

Wapres menekankan Pemerintah juga tidak berdiam diri. Pemerintah hadir dan akan terus membantu agar seluruh pondok pesantren serta sekolah keagamaan berbasis asrama dapat melakukan protokol kesehatan secara ketat dengan wujud pemberian bantuan.

Pada tahap awal, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan memberikan bantuan kepada pesantren di 10 Propinsi untuk memperbaiki tempat wudhu, toilet, kamar mandi, serta menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik yang nilainya sekitar Rp200 juta per pesantren tergantung dari ukurannya.

"Hari ini ikut hadir teman-teman dari Balai Besar Prasarana dan Permukiman Wilayah Jawa Barat, Kementerian PUPR, semoga dapat langsung mewujudkan bantuan tersebut di Pondok Pesantren Assobariyyah," kata Wapres.

Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan operasional untuk pesantren berkisar antara Rp25 sampai Rp50 juta yang dapat digunakan untuk biaya listrik, membeli masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya.

Selain itu pemerintah akan memberikan bantuan untuk para ustadz dan tenaga pengajar yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial bersama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Selanjutnya pemerintah juga akan memberikan bantuan pembelajaran daring selama 3 bulan sebesar Rp5 juta per bulan untuk 14 ribu pesantren dan satuan pendidikan berbasis agama, utamanya bagi yang belum dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka.

Wapres mengatakan semua bantuan Pemerintah untuk pesantren berjumlah mencapai lebih dari Rp2,6 triliun.

Pada kesempatan tersebut Wapres secara simbolik menyerahkan bantuan berupa dana, serta paket sarung tangan medis, hand sanitizer serta alat kesehatan lainnya kepada Ponpes Assobariyyah.*

Baca juga: Wapres: Penanganan COVID-19 dan narkoba perlu standar sama

Baca juga: Wapres minta pesantren berinovasi sesuaikan pembelajaran di new normal

Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar