dana ini bisa digunakan untuk membangun wilayah dan daerah pesisir serta kepulauan dengan syarat terdapat perlibatan masyarakat dan diajukan oleh kelompok masyarakat seperti pembudidaya, sentra kuliner, dan lain-lain.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebutkan bahwa bentuk dukungan pendanaan KKP antara lain melalui bantuan kredit dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sudah terserap Rp400 miliar dari Rp1,3 triliun.

"Sekarang tersisa Rp900 miliar lagi," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menteri Edhy mengungkapkan dana ini bisa digunakan untuk membangun wilayah dan daerah pesisir serta kepulauan dengan syarat terdapat perlibatan masyarakat dan diajukan oleh kelompok masyarakat seperti pembudidaya, sentra kuliner, dan lain-lain. Bunganya pun hanya sebesar 3 persen.

Baca juga: KKP akan optimalkan dana BLU LPMUKP bagi nelayan

Selain BLU, terdapat pula akses pemodalan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki bunga sebesar 6 persen. Negara mengalokasikan dana KUR sebesar Rp190 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengajak berbagai pemda untuk dapat menyampaikan adanya program bantuan tersebut guna membangun sektor kelautan dan perikanan nasional.

Ia meminta pula pemda agar mulai memetakan potensi perikanan, terutama budidaya, baik perikanan air laut maupun air tawar. KKP, kata dia, siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi anggaran.

"Masih banyak cara lain membangun sektor kelautan perikanan selain (dari dana) APBN," ujarnya.

Baca juga: KKP bakal kucurkan tambahan Rp474,9 miliar, percepat pemulihan ekonomi

Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri memaparkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.580 pulau, sehingga paradigma pembangunan yang harus diusung ialah dari laut.

Rokhmin Dahuri memaparkan potensi ekonomi kelautan, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan perikanan dan seafood, industri bioteknologi kelautan hingga industri jasa dan maritim itu diperkirakan mencapai 1,4 triliun dolar AS per-tahun. Rokhmin menyebut angka ini hampir 1,5 kali lipat dari ekonomi Indonesia saat ini.

Merujuk pada potensi di atas, Rohkmin meminta pemda yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan untuk menyusun cetak biru pembangunan kelautan dan perikanan yang tepat dan benar.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyediakan jasa konsultasi, pak bupati dan pak walikota, untuk menyusun blue print pambangunan daerah yang berbasis pada ekonomi kelautan dan perikanan," ucap Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020