Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan persiapan pembukaan sekolah di sejumlah daerah belum disertai dengan panduan jelas untuk menghadapi pembelajaran tatap muka.

"Ini belum ada," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam penyampaian hasil pengawasan terhadap persiapan pembukaan sekolah secara virtual di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa KPAI telah melakukan pengawasan ke sekitar 30 sekolah terkait persiapan pembukaan sekolah di tengah pandemi COVID-19.

Baca juga: KPAI: 56,2 persen sekolah sudah siapkan infrastruktur AKB di sekolah

Dari hasil pengawasan tersebut, KPAI menemukan persiapan pembukaan sekolah di sejumlah daerah belum disertai dengan panduan yang jelas tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran tatap muka secara baik di tengah pandemi COVID-19 yang menuntut adaptasi kebiasaan baru di sekolah.

Selain tidak ada panduan jelas, pembiayaan penyiapan infrastruktur untuk adaptasi kebiasaan baru (AKB), kata dia, ternyata hanya mengandalkan dana rutin, yaitu dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Padahal, dana BOS sekarang ini digunakan untuk paket kuota guru dan murid. Artinya sulit bagi sekolah untuk menyediakan infrastruktur yang dimaksud," katanya.

Kemudian, terkait kemungkinan pendanaan lain dari BOS daerah (BOSDA), ia mengatakan tidak semua daerah memiliki BOSDA. Namun, sebagian kecil sekolah ternyata mendapat dukungan dari komite sekolah. Tetapi, tidak semua komite sekolah bersedia atau bisa digerakkan.

Selanjutnya, terkait protokol kesehatan atau standar operasional adaptasi kebiasaan baru, KPAI menilai pembuatan protokol tersebut masih minim dan perlu pendampingan daerah untuk membuatnya.

Baca juga: Belajar tatap muka sekolah di OKU dibatalkan dampak pandemi COVID-19

Baca juga: Orang tua sambut baik perpanjangan masa sekolah di rumah


"Pemerintah pusat dan Pemda juga tidak memastikan sekolah yang menggelar tatap muka mengisi daftar periksa di laman Kemdikbud. Itu kami temukan untuk kasus rencana pembukaan sekolah di Kabupaten Toba. KPAI secara acak mencoba melihat daftar periksa yang ada di laman Kemdikbud," kata Retno.

KPAI, katanya, mencoba mengecek di laman Kemdikbud apakah 51 sekolah di sana sudah mengisi. Ternyata, KPAI menemukan baru 13 sekolah yang mengisi, sementara 37 sekolah lainnya belum mengisi daftar periksa.

Dari 13 sekolah yang mengisi itu, ternyata 1 SMP tidak memiliki toilet. Kemudian, 4 sekolah juga tidak memiliki disinfektan dan 8 sekolah di antaranya, bahkan tidak memiliki thermo gun.

"Jadi bayangkan bagaimana melakukan perlindungan ketika di sekolah itu, bahkan tidak punya toilet. Kemudian, dari 13 sekolah yang ada, ternyata thermon gun itu hanya dimiliki oleh 5 sekolah saja dari 13 sekolah. Karena yang baru mengisi hanya 13 sekolah," demikian kata Retno.

Baca juga: Pemkot Surabaya masih kaji belajar tatap muka di sekolah

Pewarta: Katriana
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020