Birokrasi digital kunci pelayanan publik Kemenkumham di tengah pandemi

id yasonna laoly,pelayanan kemenkumham,birokrasi digital

Birokrasi digital kunci pelayanan publik Kemenkumham di tengah pandemi

Menkumham Yasonna Laoly dalam pertemuan virtual terbatas bersama Dewan Pertimbangan Presiden, Selasa (6/10/2020) (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut birokrasi digital sebagai kunci tetap berjalannya pelayanan publik Kemenkumham di tengah pandemi COVID-19.

Yasonna mengatakan, meski tekanan di tengah pandemi COVID-19 sangat berat, Kemenkumham terus bekerja melayani masyarakat dengan menerapkan birokrasi digital.

"Untuk itu, Kemenkumham menjalankan program untuk mengatasi COVID-19 melalui aplikasi-aplikasi virtual dan kebijakan yang kami sebut birokrasi digital. Sebenarnya sudah sejak empat tahun yang lalu kami bertekad untuk melakukan kebijakan birokrasi digital ini," ucap Yasonna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Yasonna : Tujuh poin dihadapi Kemenkunham di tengah pandemi

Hal tersebut dia sampaikan dalam pertemuan virtual terbatas bersama Dewan Pertimbangan Presiden, Selasa.

Yasonna menyebut birokrasi digital yang dilaksanakan jajaran Kemenkumham tidak terbatas pada sistem kerja dari rumah atau fasilitas presensi virtual, melainkan menjangkau sektor pelayanan publik di berbagai Direktorat Jenderal Kemenkumham.

Dia bahkan menyebut birokrasi digital yang dilaksanakan jajarannya sebagai salah satu faktor yang membatasi penyebaran virus corona di lapas atau rutan hingga bisa menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Di lapas atau rutan kita membatasi kunjungan dan dilakukan secara daring. Keluarga bisa berhubungan dengan warga binaan secara virtual. Kami membatasi kontak fisik dan inilah salah satu hal yang menyebabkan penyebaran virus corona di lapas atau rutan masih sangat terkendali," kata Yasonna.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyusun SOP dalam peningkatan kualitas layanan berbasis IT di unit eselon I lain.

Salah satunya lewat LockVid atau Loket Virtual yang bisa meningkatkan PNBP di Ditjen Kekayaan Intelektual karena orang bisa mendaftarkan hak cipta, hak merek, serta hak paten dari mana saja dan kapan saja.

"Layanan berbasis IT ini mempercepat pelayanan dan mengurangi tekanan akibat pandemi," ujar dia.
Baca juga: Yasonna siapkan perangkat rencana akses perjalanan terbatas Singapura
Baca juga: Menkumham sebut terpidana mati kasus mutilasi tetap dapatkan pembinaan

 

Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar