"Sesuai data BPS (Bada Pusat Statistik). Kami ingin kemiskinan turun. Tapi karena efek pandemi jadi naik lagi. Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen, tapi kondisi saat ini 9,26 persen. Ada peningkatan," ungkap Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto di Cibinong, Bogor, Senin.
Baca juga: Pertambangan minyak rakyat Bojonegoro mampu entaskan kemiskinan warga
Angka kemiskinan tersebut anjlok drastis selama pandemi COVID-19, dari 7,14 menjadi 9,26 persen hingga Juni 2020.
Menurutnya, dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Bogor, angka kemiskinan itu ditargetkan mampu ditekan menjadi 6,23 persen pada 2023.
Baca juga: Anggaran bantuan sosial 2021 ditambah Rp30,5 trilliun tekan kemiskinan
Namun, bencana alam pada awal 2020 disusul pandemi COVID-19 membuat Pemkab Bogor merevisi target.
"Ya harus realistis. Karena diprediksi juga pandemi ini masih berlangsung hingga Idul Fitri 2021. Kita tidak bisa memaksakan target itu. Karena ini berpengaruh pada capaian kinerja kepala daerah nanti di akhir masa jabatan," kata Suryanto.
Baca juga: Mendes PDTT: Prinsip pembangunan desa adalah entaskan kemiskinan
Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan yang berpengaruh pada struktur penganggaran di daerah, termasuk Pemkab Bogor.
"Artinya harus ada penyesuaian lagi. Nantinya revisi RPJMD ini menjadi dasar penyusunan program dan anggaran pada 2022," tuturnya.
Namun, tahapan revisi RPJMD masih cukup panjang. Pasalnya, perlu kajian komprehensif dan ekspos di hadapan DPRD Kabupaten Bogor, sehingga Bappeda belum menentukan besaran target yang ingin dicapai.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2020
