Pemkab Aceh Barat hadiahkan umrah bagi auditor ungkap kasus korupsi

id Berita Aceh Terkini,Berita Aceh Terbaru,Berita Aceh

Pemkab Aceh Barat hadiahkan umrah bagi auditor ungkap kasus korupsi

Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS melantik dan mengukuhkan 150 orang pejabat baru terdiri dari eselon II, III, IV berlangsung di Aula Bappeda di Meulaboh, Senin (18/1/2021). (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan memberikan hadiah ibadah umrah kepada setiap tenaga auditor di lingkungan pemerintah daerah setempat, apabila berprestasi dalam mengungkap tindak pidana korupsi saat melaksanakan tugas.

“Bagi tenaga auditor yang bisa bekerja mengungkap kasus korupsi, tahun ini akan mendapatkan hadiah umrah,” kata Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS usai mengukuhkan 150 pejabat baru di Meulaboh, Senin.

Menurutnya, pemberian hadiah umrah tersebut dilakukan sebagai bentuk motivasi kepada tenaga auditor yang akan melakukan pemeriksaan atau audit keuangan daerah, di sejumlah lembaga pemerintah di daerah ini.

Selain itu, tenaga auditor tersebut juga bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil kegiatan dana desa, guna memastikan seluruh laporan keuangan yang disajikan oleh para pihak akuntabel dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Menkeu minta AAIPI pastikan tak ada kompromi belanja uang negara
Baca juga: Promotor: Dana Rp5 miliar di MXGP 2018 diaudit auditor independen
Baca juga: BPJPH: Auditor halal dibekali materi syariah


Ramli MS juga menambahkan pemberian hadiah tersebut sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan terhindar dari praktik KKN dan menciptakan akuntabilitas keuangan.

“Saya menginginkan pengelolaan keuangan daerah di Aceh Barat yang lebih baik, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” katanya.

Ia juga menegaskan agar aparatur pemerintah di Aceh Barat, melaksanakan tugas sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melakukan praktik tindak pidana korupsi.

"Yang paling penting, tugas kita sebagai aparatur sipil negara, wajib mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945," kata Ramli MS menegaskan.

Pewarta : Teuku Dedi Iskandar
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar