Terlewat dari itu, manusia terpaksa hidup dalam kondisi Bumi yang tidak nyaman lagi untuk dihuniJakarta (ANTARA) - Janji kampanye Joe Biden lunas terbayar. Hanya butuh hitungan jam setelah pelantikannya sebagai presiden, Amerika Serikat kembali ke jalur Kesepakatan Paris.
Perjanjian yang memang menjadi kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB di Paris pada 2015 itu, menginginkan seluruh pemangku kepentingan di dunia, tidak terbatas hanya pemerintahan, ikut serta memikirkan dan bertindak menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) agar suhu tidak meningkat melebihi 1,5 derajat Celsius pada 2030.
Kesepakatan itu ditinggalkan Amerika Serikat pertengahan 2017, sebagai eksekusi dari janji kampanye Donald Trump yang memang melenggang menjadi presiden pada Januari tahun yang sama kala itu.
Dengan posisi Amerika di puncak daftar negara-negara penyumbang emisi terbesar di dunia, jelas keputusan politik itu memunculkan reaksi beragam. Langkah yang Trump ambil itu menjadi tidak beretika dan tidak bermoral jika dilihat dari kacamata ekologi politik.
Krisis iklim yang berawal dari aktivitas sosial manusia yang selalu menuntut lebih namun alpa persoalan menjaga keseimbangan alam pada akhirnya memproduksi emisi karbon secara besar-besaran.
Baca juga: Sekjen PBB desak para pemimpin dunia deklarasikan 'darurat iklim'
Hal itu tidak terlepas pula dari sistem ekonomi linier yang dianut secara global, yang hanya tahu cara memproduksi, menggunakan, membuang dalam skala besar tanpa melihat relasinya pada aspek lingkungan.
Seperti pendapat Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey (1997), bahwa permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia ketiga bukan merupakan refleksi dari kegagalan kebijakan pasar.
Akan tetapi manifestasi dari kekuatan politik dan ekonomi yang lebih luas yang terikat dengan penyebarluasan kapitalisme, terutama sejak abad ke-19, mulai dari penebangan hutan, pertambangan, industrialisasi, urbanisasi dan lain-lain.
Campur tangan negara dalam aktivitas perekonomian disebutkannya mendorong ke arah kehancuran lingkungan. Karena kompleksnya permasalahan lingkungan dunia ketiga maka membutuhkan tidak sekadar kebijakan yang bersifat teknis, tetapi juga perubahan mendasar dalam proses politik ekonomi di tingkat lokal, regional, dan global.
Posisi Amerika sebagai produsen emisi GRK terbesar di dunia memang digeser oleh China saat ini. Namun, negara adidaya di belahan Amerika Utara itu tetap masuk dalam tiga besar negara penghasil emisi, mencapai 6.018,2 Mt CO2e atau 12,67 persen dari total emisi GRK global di 2020 berdasarkan data World Resources Institute.
Sudah sepantasnya Joe Biden membawa kembali Amerika di jalur Kesepakatan Paris dan membawa negaranya bersikap rasional dengan mempercayai para ilmuwan dan hasil risetnya, sekaligus memasang target lebih ambisius untuk menurunkan emisi GRK-nya.
Tidak euforia
Kembalinya Amerika dalam jalur Kesepakatan Paris tidak perlu dijadikan euforia, karena tidak serta merta menempatkannya pada posisi pahlawan iklim untuk saat ini.
Lagi pula, tidak sepenuhnya masyarakat Amerika meninggalkan kesepakatan iklim itu. Pemerintah negara federal, pebisnis, akademisi, selebriti, hingga masyarakat menyatakan tetap mendukung Kesepakatan Paris yang diketuk palu di Paris pada 2015 itu dengan mengeluarkan America's Pledge di sela-sela berjalannya Conference of Parties (COP) UNFCCC ke-23 di Bonn, Jerman, hanya beberapa bulan setelah presiden mereka menyatakan mundur dari kesepakatan iklim tersebut, pertengahan 2017.
Baca juga: Ubah narasi perubahan iklim dari beban jadi kesempatan
Kenyataan bahwa perhitungan komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) yang terkumpul dari 189 negara yang meratifikasi kesepakatan iklim tersebut tetap akan menaikkan suhu 3,6 hingga 3,9 derajat Celsius di akhir abad ini seperti disebutkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, jelas mendekatkan kegagalan Kesepakatan Paris ke cakrawala.
Para ilmuwan tergabung dalam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPCC memperkirakan Bumi hanya menyediakan waktu hingga dekade ke depan sebagai tipping point untuk manusia mampu mengupayakan perubahan dalam menekan suhu.
Terlewat dari itu, manusia terpaksa hidup dalam kondisi Bumi yang tidak nyaman lagi untuk dihuni.
Selain itu, gelombang dingin di Beijing mencapai minus 19,6 derajat Celsius pada awal 2021, Badai Iota kategori 5 di Amerika Tengah berkecepatan 250 kilometer per jam terjadi di pertengahan November 2020 yang didahului Badai Eta kurang dari dua minggu, curah hujan di atas normal di Kalimantan Selatan mencapai 461 milimeter hanya dalam periode lima hari pada 9-13 Januari 2021.
Dampak dari peristiwa alam tersebut adalah bencana hidrometeorologi, yang merenggut korban jiwa dan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi.
Tidak berhenti di sana. Pandemi COVID-19 seperti menjadi pembawa pesan kelam betapa riskannya kesehatan masyarakat dunia di masa depan, karena perubahan iklim akan semakin membuka risiko pandemi zoonosis lainnya.
Baca juga: Dana-dana pengendalian perubahan iklim Indonesia
Belum rampung mengatasinya, dunia harus mulai pasang kuda-kuda dengan mencuatnya lagi kasus infeksi virus nipah di beberapa negara di Asia. Sistem kesehatan global yang tertatih saat ini bisa saja runtuh dihadapkan pada dua pandemi sekaligus.
Dalam laporan Lancet Countdown 2020 bertajuk Kesehatan dan Perubahan Iklim, 120 akademisi dan peneliti dari 35 institut yang di dalamnya termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyebutkan, jika para pemimpin negara dapat mengambil tindakan nyata dan cepat mengatasi dampak perubahan iklim dengan melaksanakan komitmennya membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah dua derajat Celsius, maka dunia dapat memitigasi guncangan masalah iklim sekaligus menyelamatkan kesehatan masyarakat.
Seperti kata aktivis iklim muda asal Swedia Greta Thunberg, semakin lama menghindari kenyataan yang tidak nyaman itu, semakin lama berpura-pura mampu menyelesaikan darurat iklim dan ekologi tanpa memperlakukannya dengan cara kedaruratan, maka semakin besar waktu berharga yang hilang.
Yang diperlukan, adanya anggaran karbon tahunan yang mengikat, bukan lagi sukarela, untuk memastikan suhu tidak naik melewati 1,5 derajat Celsius.
Baca juga: Ahli: Kebijakan rendah karbon banyak, tapi implementasi belum
Namun, jika Amerika mampu mengubah orientasi kebijakan di dalam dan luar negerinya pada pembangunan berkelanjutan seutuhnya, dan mampu menggerakkan Bank Dunia serta International Monetary Fund (IMF) ke arah pertumbuhan hijau untuk memfasilitasi sistem ekonomi sirkular secara cepat, diharapkan pada akhirnya dapat “memaksa” negara lain mengikuti jejak mereka di jalur Kesepakatan Paris.
Hal demikian, termasuk terhadap Indonesia yang baru mulai mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam perencanaan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbonnya.
Bappenas memperhitungkan jika penerapan ekonomi sirkular di lima sektor industri berpotensi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) pada kisaran Rp593 triliun sampai dengan Rp642 triliun.
Amerika dengan kekuatan pendanaan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasinya bisa menjadi lokomotif yang menarik kuat negara lain ikut bertransformasi dengan cepat ke arah pembangunan ramah lingkungan nol emisi dalam 10 tahun ke depan.
Dengan demikian itu, diharapkan Kesepakatan Paris tidak layu sebelum berkembang.
Baca juga: Pemerintah jabarkan pendanaan pengendalian perubahan iklim 2016-2018
Baca juga: Indonesia bisa rugi 6 persen dari PDB karena perubahan iklim di 2100
Copyright © ANTARA 2021
