“Kita sudah cukup banyak belajar mengenai proyek-proyek SPAM dan kalau kita mau jujur selalu tantangannya cukup banyak untuk merealisir sampai kepada titik final dan kemudian jalan,” katanya dalam Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I di Jakarta, Jumat.
Aspek pertama mengenai cost overrun karena berhubungan dengan ketersediaan lahan dan perizinan terutama terkait pembangunan jaringan pipa transmisi serta distribusi yang dalam proyek ini menyangkut 380 ribu rumah tangga di lima wilayah kabupaten, kota dan provinsi.
Baca juga: Menteri PUPR: SPAM Jatiluhur bukti infrastruktur tidak harus dari APBN
“Jadi kami mohon ini juga diperhitungkan. Jangan hanya memikirkan mengenai proyek di dalam Jatiluhur-nya tapi jaringannya sampai kepada rumah tangga karena itu manfaatnya baru akan terasa apabila sudah tersalurkan ke masing-masing rumah tangga,” jelasnya.
Aspek kedua adalah mengenai komitmen pemerintah daerah terutama untuk memastikan para Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar mampu melaksanakan target penyerapan air yang harus terus dijaga.
Sri Mulyani menegaskan aspek kedua harus dilaksanakan karena proyek SPAM Regional Jatiluhur I ini berskema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp1,7 triliun.
Tak hanya itu, KPBU tersebut akan dilaksanakan dengan masa kerja selama 30 tahun yang terdiri dari 2,5 tahun untuk masa konstruksi dan 27,5 tahun untuk masa operasi.
Baca juga: Gandeng PUPR, Jasa Tirta II gelar FGD bahas ketersediaan SDA
“Ini harus karena komitmennya panjang sekali ada 27 tahun ke depan jadi PDAM-nya juga harus sehat dan mereka bisa membeli air itu kemudian didistribusikan kepada rumah tangga,” katanya.
Aspek ketiga adalah mengenai komitmen kondisi finansial dari PDAM dalam melakukan investasi di sektor hilir yaitu pipanya.
“Kalau sudah dibangun di Jatiluhur tapi PDAM-nya tidak membangun pipanya ya airnya menjadi tidak bisa di manfaatkan oleh rumah tangga,” tegasnya.
Menurut Sri Mulyani, eksekusi dari proyek SPAM Regional Jatiluhur I masih sangat rumit sehingga ia berharap tiga aspek tersebut telah diperhitungkan dan direncanakan dengan matang sejak awal.
“Saya dengar bahwa koordinasi dan keterlibatan dari pemerintah-pemerintah daerah untuk menyelesaikan proyek SPAM Regional ini sudah terjadi,” ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin proyek ini memastikan telah ada nota kesepakatan yang rinci mengenai hak dan kewajiban antara Kementerian PUPR dan kepala daerah penerima layanan air tersebut.
“Saya berharap untuk nota kesepakatan ini betul-betul dilaksanakan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek SPAM Regional Jatiluhur I dengan total investasi sebesar Rp1,7 triliun.
Melalui proyek ini akan tersedia air minum sebesar 4.750 liter per detik kepada empat wilayah dengan distribusi Provinsi DKI Jakarta 4.000 liter per detik, Bekasi 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik, dan Karawang 350 liter per detik.
Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I ini dimenangkan oleh konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT Tirta Gemah Ripah.
Konsorsium ini kemudian membentuk Badan usaha pelaksana yakni PT Wika Tirta Jaya Utama (Persero) Tbk.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
