Ganjar usulkan penanganan banjir pantura jadi prioritas pemerintah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada pemerintah pusat agar penanganan banjir dan rob di pantura Jateng menjadi prioritas dengan anggaran sebesar Rp3,19 triliun.

"Sebenarnya ada banyak usulan ke pusat, ada 'project-project' strategis yang kami dorong, namun untuk kali ini, saya ingin prioritaskan bagaimana penanganan banjir di pantura. Ini yang paling penting yang mesti segera dibereskan," katanya di Semarang, Rabu.

Usulan tersebut disampaikan Ganjar kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Usulan Program Prioritas Nasional Untuk Mendukung Major Project RKP 2022 secara daring.

Baca juga: Diguyur hujan lebat, Simpang Lima Semarang tergenang

Dalam paparannya, Ganjar mengusulkan anggaran sebesar Rp3,19 triliun itu untuk penanganan banjir dan rob di sejumlah daerah di pantura termasuk peningkatan sarana prasarana kawasan industri yang ada di sana.

"Memang di pantura ini ada dua hal, satu soal infrastruktur mesti beres, tapi banjir yang paling penting. Banjir di pantura mesti dibereskan karena ada pengamat yang bilang kondisinya cukup berbahaya, khusus di Pekalongan pengamat bilang harus cepat ditangani agar tidak tenggelam," ujarnya.

Selain Pekalongan, wilayah yang harus mendapat perhatian adalah Kota Semarang dan Kabupaten Demak karena menurut Ganjar, lokasi-lokasi itu butuh penanganan yang sifatnya khusus, meskipun tidak boleh mengesampingkan wilayah lain.

"Yang lain sebenarnya juga kami siapkan di level daerah, tapi karena ini dengan pusat, kami butuh bantuan penanganan di wilayah-wilayah itu," katanya.

Baca juga: BPBD: Banjir di jalur pantura akibat luapan air Sungai Cipunagara

Selain penanganan banjir dan rob di pantura, Ganjar juga mengusulkan dua program prioritas lainnya, diantaranya pengembangan kawasan Objek Wisata Candi Borobudur sebagai 10 Bali baru di Indonesia dengan total usulan anggaran Rp1,72 triliun.

Ada pula usulan sektor perumahan tidak layak huni untuk mendukung pengentasan kemiskinan dengan total anggaran Rp1,4 triliun.

"Selain itu ada juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri, termasuk pemenuhan sarana prasarananya, pembangunan jalur penghubung antara utara dan selatan Jawa Tengah, penurunan kemiskinan, pengangguran, aspek lingkungan dan lainnya. Memang tidak semua kami usulkan ke pusat, karena beberapa akan kami tangani sendiri," ujarnya.