Kemarin, Moledoko Ketum Demokrat versi KLB hingga Rapimnas Golkar

id Moeldoko,KLB Demokrat,Politik kemarin,Golkar

Kemarin, Moledoko Ketum Demokrat versi KLB hingga Rapimnas Golkar

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersiap menyampaikan keterangan pers tentang penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). SBY menyatakan KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang yang diklaim sepihak sejumlah orang, yang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat periode 2021-2025 tidak sah. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Berita politik kemarin yang masih menarik untuk disimak hari ini, mulai dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) hingga pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar di Jakarta.

Berikut rangkuman selengkapnya:

Moeldoko terpilih jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) partai tersebut yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat.

Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan. Namun saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.

Selengkapnya di sini:

Partai Demokrat meminta perlindungan hukum pada pemerintah
Partai Demokrat (PD) meminta perlindungan hukum pada pemerintah untuk mencegah tindakan inkonstitusional, seperti kongres luar biasa terhadap partai politik tersebut.

Selengkapnya di sini:

AHY: KLB dilakukan ilegal dan inkonstitusional
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan konstitusi partai.

Selengkapnya di sini:

DPR dukung pemerintah percepat revisi KUHP
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan setuju dengan rencana Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang ingin mempercepat revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk segera diselesaikan dan disahkan menjadi UU.

Selengkapnya di sini:

Airlangga ajak kader Golkar dukung program Presiden Joko Widodo
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader Golkar dan peserta rapat pimpinan nasional (Rapimnas) untuk mendukung program Presiden Joko Widodo.

Selengkapnya di sini:


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar