Bupati Lumajang minta pendampingan KPK kelola tambang pasir

id kpk di lumajang,pendampingan kelola tambang pasir

Bupati Lumajang minta pendampingan KPK kelola tambang pasir

Tim KPK menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) dengan Bupati Lumajang dan sejumlah OPD di Ruang Rapat Narariya Kirana Lumajang, Kamis (23/9/2021). ANTARA/HO-Diskominfo Lumajang

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Lumajang Thoriqul Haq meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengelola pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, agar tidak terjadi potensi tindakan korupsi.

"Kami minta pendampingan dari KPK agar inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menyalahi aturan yang ada, terutama terkait pertambangan pasir," kata Thoriq saat rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) dengan tim KPK di Ruang Rapat Narariya Kirana Lumajang, Kamis.

Ia mengatakan ada 59 penambang pasir berizin, 50 di antaranya aktif, 1 penambang izinnya mati, sementara sisanya tidak ada yang melakukan aktivitas pertambangan, sehingga potensi pendapatan pajak dari pertambangan pasir diasumsikan mencapai Rp35 miliar.

"Harapannya kami berinovasi melayani masyarakat dengan baik tapi dengan tata cara yang baik dan benar, kami mohon didampingi yang berkaitan dengan hal-hal inovasi kami, terutama tentang pertambangan pasir," tuturnya.

Baca juga: KPK: Kemajuan dan perekonomian Indonesia ditopang perilaku antikorupsi

Baca juga: KPK wacanakan sistem gaji tunggal di Lumajang


Untuk memaksimalkan pendapatan pajak pertambangan pasir, Pemkab Lumajang saat ini sedang membangun stokpile terpadu untuk memperbaiki manajemen pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan kedatanganya di Kabupaten Lumajang dalam rangka melakukan komunikasi dua arah baik dengan pemerintah daerah maupun instansi nonpemerintah daerah sesuai dengan fungsi pengawasan tata kelola pemerintah daerah.

"Bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah menghilangkan berbagai macam potensi tindakan korupsi," ujarnya.

Ia menjelaskan KPK sedang memetakan delapan area intervensi pemerintah daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi yaitu mulai dari perencanaan dan penganggaran anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen ASN, manajemen aset, penguatan pengawasan APIP, pengelolaan dana desa dan pelayanan publik.

"Untuk itu, saya berharap ada keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan memerangi korupsi di daerah dengan delapan area intervensi pemda tersebut," ucapnya.

Pewarta : Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar