Tunis (ANTARA News/AFP) - Pemerintah sementara Tunisia bersiap mengadakan perombakan ketika para pengunjuk rasa Selasa terus melakukan demo harian meminta sekutu utama rejim yang digulingkan negara itu berhenti dan Washington mendesak diadakannya pemilu.

Juru bicara pemerintah Taieb Baccouch seperti dikutip kantor berita negara TAP mengatakan reshuffle kabinet akan diumumkan Rabu. Sebelumnya dia mengatakan kepada AFP bahwa perubahan tersebut paling sedikit akan mencakup enam pos kementerian.

Namun sebuah sumber yang dekat dengan pemerintah mengatakan bahwa pembicaraan tentang kemungkinan penggantian menteri pertahanan, luar negeri dan dalam negeri "diblokir".

Sumber tersebut, yang tidak mau disebutkan jati dirinya, mengatakan lima pos menteri dibiarkan kosong akibat pengunduran diri awal akan diisi figur independen.

Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri AS Jeffrey Feltman bertemu dengan para pejabat senior dan tokoh oposisi selama kunjungan ke Tunis -- yang pertama kali dilakukan oleh seorang pejabat senior asing sejak lengsernya Presiden Zine El Abidine Ben Ali.

"Saya sungguh berharap akan memakai teladan bangsa Tunisia" dalam pembicaraan dengan pemerintahan Arab lainnya, kata Feltman kepada wartawan, di saat ribuan orang juga turun ke jalan-jalan Kairo menyerukan gerakan protes gaya Tunisia.

"Tantangan yang dihadapi di banyak bagian dunia ini, khususnya di dunia Arab, adalah sama dan kami berharap orang akan menjawab keluhan politis, sosial, ekonomis sah ini," kata Feltman kepada wartawan.

Dia juga mengatakan pemilu akan memberi "kredibilitas" pemerintahan baru Tunisia.

"Saya pikir sekarang ada potensi riil bagi hubungan AS-Tunisia yang lebih hangat, saling menguntungkan yang akan muncul khususnya setelah pemilu demokratis," kata utusan tersebut, pejabat teras AS untuk Timur Tengah.

Ribuan pemrotes berkumpul ke Tunis tengah Selasa sebelumnya.

"Pertempuran akan terus berlangsung di Tunis. Itulah mengapa kami datang kemari. Untuk melengserkan pemerintah. Kami harus membersihkan semuanya," kata Lotsi Abbes kepada AFP.

Banyak dari para pemrotes itu datang dari luar kota yang miskin di Tunisia tengah tempat protes sosial pertama timbul melawan Ben Ali bulan lalu.

Mereka juga menyerukan pembubaran partai Konstitusional Demokrat Bersama (RCD), yang mendominasi Tunisia selama puluhan tahun.

Ben Ali lari ke Arab Saudi di tengah gelombang demonstrasi yang mulai ketika seorang penjual buah berusia 26 tahun membakar diri untuk memprotes kesewenangan polisi.

Pemberontakan rakyat dunia Arab pertama dalam sejarah modern telah memicu protes serupa di seluruh wilayah, khususnya di Aljazair, Mesir dan Yaman.

Ribuan pemrotes turun ke jalan-jalan di pusat kota Kairo Selasa untuk menuntut pencopotan Presiden Hosni Mubarak, saat polisi menembakkan gas air mata.

Pertemuan menginginkan kepemimpinan baru juga dikalahkan oleh kerumunan anti-pemerintah yang lebih besar dalam suasana kacau sepanjang Avenue Bourguiba tengah.

Ratusan pengunjuk rasa tiba di Tunis Minggu dan telah menghabiskan dua malam berkemah di depan kantor Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi menentang jam malam dan keadaan darurat yang melarang pertemuan umum.

Mereka siap menghabiskan malam ketiga memantau kantor tersebut Selasa.

Pemerintahan baru telah mengumumkan kebebasan demokratis yang belum pernah ada sebelumnya bagi Tunisia sesudah berakhirnya 23 tahun pemerintahan Ben Ali, namun banyak orang marah karena figur dari rejim sebelumnya, seperti Ghannouchi, tetap berada di kabinet.

Pemimpin Angkatan Darat Rachid Ammar Minggu maju ke tengah kerumunan pemrotes dan meminta mereka pergi, memperingatkan "kekosongan kekuasaan" dapat mendorong ke kediktatoran dan berjanji angkatan darat akan bertindak sebagai "penjamin" revolusi.

Pemerintah juga mengatakan telah mengeluarkan 269 juta euro (355 juta dolar) untuk pekerjaan umum di Tunisia tengah dan untuk mengompensasi lusinan keluarga yang terbunuh penumpasan pemberontakan Ben Ali selama sebulan.

Tunisia masih di tengah gejolak dan banyak sekolah dan universitas, yang ditutup Ben Ali dalam upaya gagal untuk menghentikan penyebaran protes, tetap tutup meskipun terdapat perintah untuk mulai membuka kembali minggu ini.

Kota kedua Tunisia, Sfax, menyerukan pemogokan umum Selasa.

Ghannouchi, yang menjadi perdana menteri sejak 1999 dan dipandang sebagai moderat, telah mengatakan akan mengundurkan diri namun hanya sesudah menyelenggarakan pemilu demokratis pertama, di negara Afrika utara itu, sejak merdeka dari Prancis pada 1956. 

Dia mengatakan pemungutan suara akan diselenggarakan enam bulan lagi namun tidak menetapkan tanggal dan menurut konstitusi pemungutan suara itu harus berlangsung dalam dua bulan. (ANT/K004)

Penerjemah: Kunto Wibisono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011