Belum ada media yang diboikot iklan, kenapa saya harus minta maaf. saya hanya mengkritik agar media tidak tiranJakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet mengatakan dirinya siap untuk dimediasi oleh Dewan Pers dan tidak ingin memperpanjang persoalan terkait dengan pernyataan akan memboikot iklan bagi media yang dinilai menjelek-jelekkan pemerintah.
"`Jali-jali sampai di sini`, buat apa saya perpanjang. Saya juga siap untuk dimediasi oleh Dewan Pers," katanya di Gedung Pers, Kamis.
Menurut dia, pihaknya sampai saat ini juga belum melakukan pemboikotan tersebut dan ia menilai pernyataannya tersebut untuk mengkritik media agar tidak menjadi tiran.
"Belum ada media yang diboikot iklan, kenapa saya harus minta maaf. saya hanya mengkritik agar media tidak tiran," katanya.
Dipo Alam sebelumnya menyebutkan tiga media Metro TV, TV One dan Media Indonesia sebagai media yang menjelek-jelekkan Pemerintah secara terus-menerus.
Ia menambahkan, pemberitaan yang berlebihan seringkali justru membuat citra Indonesia di mata asing memburuk dan dampaknya merugikan bangsa dan negara.
Dipo menceritakan, dua duta besar negara sahabat yang warga negaranya memiliki investasi besar di Indonesia menanyakan apakah Indonesia terjadi kekacauan dan Presiden akan dimakzulkan. Begitu pula dengan asosiasi-asosiasi luar negeri menanyakan hal yang sama.
"Ini membuat kita sebagai bangsa dan negara dirugikan, seolah-olah Indonesia kacau. Mereka takut, padahal kita butuh investasi untuk pembangunan, untuk menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Ia menilai kondisi tersebut, perlu juga kritik kepada media dan juga kritik kepada para humas pemerintah yang lemah dalam memberikan informasi kemajuan yang diraih pemerintah.
Ia bercerita, masalah ini berawal dari pertemuan internal antara Seskab dengan Dirjen dan Humas pemerintah agar dananya jangan hanya digunakan untuk membuat iklan besar, baliho apalagi hanya diberikan untuk media yang menjelek-jelekkan Pemerintah.
Lebih baik, katanya, dana itu diintensifkan untuk memperbaiki komunikasi dalam menginformasikan hasil-hasil yang telah dicapai atau yang sedang dijalankan. "Jangan hanya foto menteri besar-besar di baliho," katanya.
Namun pertemuan tersebut dibocorkan, dan kemudian ditanyakan seorang wartawan yang akhirnya ia jawab dengan jujur.
"Jadi intinya sebenarnya kita ingin agar dana-dana tersebut dipakai lebih efektif untuk menginformasikan pembangunan daripada dananya untuk media-media yang menjelek-jelekkan pemerintah," katanya.
Ia menambahkan, dirinya siap untuk bertemu dengan media Metro TV, TV One dan Media Indonesia untuk melakukan mediasi.
"Prinsipnya `jali-jali, sudah sampai di sini`. Tapi kalau diteruskan ya itu hak mereka," katanya.
(M041*A041/B013)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
