"Penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pihak Rektorat yang dinilai lambat dalam memproses status aktif kampus IKIP PGRI Jember," kata koordinator aksi Samsul Arifin.
Ia mendesak Rektorat benar-benar serius dan berusaha keras untuk mengawal pengaktifan kembali kampus IKIP PGRI Jember, agar kampus setempat benar-benar kembali diaktifkan.
"Sebagai mahasiswa, kami membutuhkan kepastian karena mahasiswa tidak tenang untuk mengikuti kuliah selama kampus dinonaktifkan," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan dan membayar uang SPP sebesar Rp1.225.000 per semester untuk angkatan tahun 2012 karena setiap angkatan tidak sama membayar uang SPP.
"Kami akan berunjuk rasa ke DPRD Jember dan berharap anggota dewan menyampaikan aspirasi mahasiswa untuk diteruskan ke pusat karena mahasiswa gelisah terkait dengan nonaktif kampus IKIP yang tidak kunjung dicabut itu," paparnya.
Setelah berorasi dan melakukan penyegelan di kampus setempat, belasan mahasiswa melakukan "long march" menuju ke DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasinya.
Perwakilan mahasiswa ditemui oleh anggota Komisi D DPRD Jember yang membidangi masalah pendidikan di ruangannya.
"Saya akan panggil Rektor IKIP PGRI Jember dan mempertemukan mahasiswa dengan pihak rektorat kampus setempat, sehingga ada kejelasan kapan status nonaktif IKIP PGRI Jember bisa dicabut," kata Ketua Komisi D DPRD Jember, Hafidi.
Ia memberikan dukungan kepada mahasiswa yang selalu berdemonstrasi menuntut kejelasan status IKIP PGRI Jember karena nasib ribuan mahasiswa menjadi tidak jelas saat sebuah kampus dinonaktifkan.
"Komisi D akan menjadwalkan pemanggilan Rektor IKIP PGRI bersama jajarannya pada besok Rabu (9/9)," ucap politisi PKB Jember itu.
Kampus IKIP PGRI dinyatakan nonaktif pada Desember 2014 setelah rasio dosen dan mahasiswa kampus setempat tidak sebanding yakni rasio dosen IKIP sebesar 1:300, sedangkan normalnya, rasio dosen tertinggi sebesar 1:45.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
