"Sinergi dibutuhkan sehingga ketika uji coba penyaluran bansos nontunai nanti bisa dievaluasi mana yang kurang sekaligus dilakukan penguatan masyarakat untuk bisa melakukan hal tersebut lebih baik," kata Menko PMK Puan Maharani dalam rapat koordinasi pembahasan rancangan perpres penyaluran bantuan sosial secara nontunai di Jakarta, Selasa.
Pemerintah akan menyalurkan bansos dengan mengintegrasikan beras untuk rakyat sejahtera (rastra), program keluarga harapan (PKH) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara nontunai.
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan (e-warong KUBE PKH) dengan melibatkan empat bank BUMN dan bank-bank daerah.
Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan menginisiasi para pelaku usaha di luar e-warong untuk berkontribusi menyalurkan bansos nontunai.
Penerima manfaat dapat membeli gula, beras, tepung dan minyak goreng di e-warong dengan harga yang murah karena bahan pokok tersebut langsung didistribusikan oleh Bulog.
"Bansos bisa dipilih oleh masyarakat apakah akan membeli sesuai keinginan sehingga masyarakat bisa produktif memilih apa yang mereka inginkan," kata Puan.
Selain itu, pemerintah juga akan memperdayakan melalui sosialisasi masif terkait bansos non tunai sekaligus memberikan edukasi terkait hal tersebut mengingat adanya peralihan dari penerimaan bansos tunai menjadi nontunai.
Sebagai langkah awal, pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran bansos nontunai di 44 kota pada Januari 2017.
Rapat koordinasi pembahasan rancangan perpres penyaluran bantuan sosial secara nontunai diikuti oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo.
Rapat tersebut bertujuan menyelesaikan tahapan yang berkaitan dengan penyaluran dana bansos nontunai agar bisa dilakukan secara bersinergi dan terintegrasi.
Perpres mengenai bansos nontunai direncanakan segera selesai sebelum akhir November, di mana pembahasannya tinggal membicarakan teknis redaksional dan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait pengesahan.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
