Jadi, apa yang dikeluarkan untuk bantuan kepada sekolah bisa dianggap biaya perusahaan ..."Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan kurikulum pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) akan beradaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja.
"Kurikulum yang ada akan dibikin lebih lentur agar lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja," katanya, sesuai mengikuti rapat koordinasi mengenai pendidikan vokasi di Jakarta, Selasa.
Muhadjir memastikan kurikulum ini akan diselaraskan dengan permintaan dunia industri agar para lulusan pendidikan vokasi ini bisa menyesuaikan dengan lapangan kerja yang tersedia.
"Selama ini kita sudah ada kerjasama dengan Kemenperin untuk menyelaraskan kandungan maupun urutan dari kurikulum agar sesuai dengan keburuhan dunia industri," ujarnya.
Selain itu, penyesuaian kurikulum ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi para lulusan SMK agar sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Ia mengharapkan melalui perbaikan kompetensi ini maka para pelaku industri atau dunia usaha lulusan pendidikan vokasi nantinya bisa diberdayakan sebagai tenaga pengajar.
Meski lulusan sekolah kejuruan atau sekolah menengah tidak memiliki ijazah setara sarjana (strata satu/S1), menurut dia, tetap dapat menjadi tenaga pengajar berdasarkan pengalaman kerja yang telah dimiliki.
"Nanti untuk guru SMK bisa dari para karyawan, dari industri maupun dunia usaha, yang pengalaman kerjanya diekuivalen atau disamakan dengan pengalaman belajar," kata Muhadjir.
Untuk mendukung pembenahan kurikulum ini, ia mengharapkan adanya insentif kepada pelaku industri agar dunia usaha mau memberikan bantuan berupa tanggung jawab sosial perusahaan kepada lembaga pendidikan.
"Jadi, apa yang dikeluarkan untuk bantuan kepada sekolah bisa dianggap biaya perusahaan, sehingga nanti bisa dihitung sebagai pengeluaran dari perusahaan," demikian Muhadjir Effendy.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
