Idrus: jabatan menteri tak ganggu kinerja partai

id idrus marham,mensos idrus marham,rangkap jabatan

Empat pejabat yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah Idrus Marham, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Marsdya Yuyu Sutisna di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (17/1/2018). (Antara/Bayu Prasetyo)

Jakarta (ANTARA News) - Idrus Marham yang baru saja dilantik sebagai Menteri Sosial menjamin bahwa jabatan sebagai menteri dalam pemerintahan tidak akan mengganggu kinerja partai.

Idrus Marham yang masih menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar ketika dilantik sebagai Mensos oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu, menegaskan keyakinannya itu khususnya terkait posisi Ketua Umum Partai Golkar yang dijabat Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian.

"Saya kira begini saya ditanya sebagai sekjen hari ini saya berpandangan bahwa posisi Airlangga sebagai Menteri dan Ketua Umum itu tidak saling mengganggu," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, dua posisi itu saling memperkuat satu sama lain.

"Dan saya bisa menjamin bahwa posisi Bung Airlangga sebagai menteri itu tidak mengganggu kinerja Golkar," ucapnya.

Pria yang lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan itu sangat yakin terlebih bahwa dalam internal Partai Golkar sudah berjalan sistem yang baik.

Sistem itulah yang menjadi kekuatan sehingga posisi ketua umum itu hanya tinggal menjalankan fungsi distribusi posisi dan peran.

"Dilakukan secara cermat, secara sistematis berdasarkan tata kerja yang ada saya yakin ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kira itu saling memperkuat," tuturnya.

Baik posisi Idrus maupun Airlangga di Partai Golkar menjadi bahan perbincangan lantaran keduanya merangkap jabatan sebagai menteri dalam pemerintahan.

Jabatan Idrus sebagai Sekjen Partai Golkar kemungkinan akan digantikan orang lain, mengingat posisi sekjen yang amat vital dalam sebuah partai, sementara Idrus juga mengemban amanah sebagai Mensos yang memiliki banyak program besar yang harus dirampungkan dalam 1,5 tahun ke depan.

Sementara Airlangga Hartarto kemungkinan akan tetap dipertahankan dalam kabinet karena berbagai pertimbangan, termasuk karena terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah menjabat sebagai Menperin.


Pewarta : Hanni Sofia
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar