"Masyarakat harus turut mengawasi setiap muka baru yang menggunakan Kabupaten Sangihe sebagai pintu keluar menuju Filipina," kata Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Helmud Hontong, di Tahuna, Senin.
Menurut dia, kemudahan yang diberikan pemerintah untuk berkunjung ke Filipina hanya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Setiap orang yang berasal dari luar daerah menggunakan wilayah Kepulauan Sangihe sebagai daerah transit menuju Filipina harus lapor kepada aparat keamanan, katanya.
"Kami minta masyarakat segera melapor kepada aparat keamanan ketika mengetahui ada warga dari luar daerah yang menyeberang ke Filipina dari Sangihe," kata dia lagi.
Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu aparat keamanan dalam mendeteksi setiap orang yang menyeberang ke Filipina dan sebaliknya dari Filipina ke wilayah Kepulauan Sangihe.
Kemudahan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat Sangihe menyeberang ke Filipina harus dimanfaatkan untuk kepentingan hubungan kekeluargaan masyarakat setempat.
"Kita harus bisa menjaga agar Kabupaten Sangihe hanya menjadi pintu masuk dan keluar untuk kepentingan masyarakat yang ada di Sangihe," kata dia.
Sebagai beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, penjagaan oleh masyarakat di Kabupaten Sangihe terus diperketat agar tidak disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, katanya pula.
"Kita semua wajib menjaga agar Kabupaten Sangihe tidak dijadikan daerah transit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," katanya lagi.
Baca juga: TNI AL bangun dermaga di Sangihe
Baca juga: Tol Laut turunkan harga barang di kepulauan
Pewarta: Jerusalem Mendalora
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
