"Sikap pemerintah sudah jelas, daftar negara yang ikut semestinya harus dijaga secara konsekuen oleh federasi. Tentu kami kaget," tutur Menpora saat ditemui usai pertandingan Sepak Takraw di Ranau Hall Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Jumat sore.
Ia menegaskan bahwa pemerintah sudah berusaha patuh dan menghargai peraturan dan konstitusi, termasuk "drawing" negara-negara yang ikut dalam cabang olahraga Sepak Takraw di Asian Games 2018.
Menpora memprotes keras keputusan sepihak yang memasukkan Malaysia, padahal tidak mengikuti "drawing" sebelumnya, serta menilai keputusan tersebut tidak adil.
"Ini kondisi yang betul-betul memicu keprihatinan, semoga ini jadi pelajaran penting bagi ASTAF dan OCA," pungkas Menpora menegaskan.
Sebelumnya, PB Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) melayangkan protes terhadap ASTAF dan OCA karena memasukkan Malaysia dalam pertandingan di nomor regu.
"Sudah ada 'drawing' yang ditetapkan 5 Juli di Jakarta, dan tim putra Malaysia hanya ikut nomor tim regu dan double. Tapi nyatanya mereka juga ikut nomor regu putra," tutur Wakil Sekjen PB PSTI Eddy Fadil Rachman dalam konferensi pers di Palembang, Kamis (23/8).
Ia menuturkan, usai penetapan hasil "drawing" di 5 Juli, Wakil Presiden OCA We Zi Zong telah mengatakan bahwa hasil "drawing" sudah final dan tidak bisa diubah.
Namun pada kenyataannya Presiden Federasi Sepak Takraw Malaysia Ahmad Ismail mencoba memaksakan agar Malaysia bisa ikut dalam nomor regu.
Selain itu, PB PSTI juga menyayangkan pemberitaan di media-media Malaysia yang menyatakan bahwa Ketua Umum PB PSTI Asnawi akan datang ke Malaysia untuk membantu proses masuknya negara tersebut di nomor regu putra.
"Ya tentu itu tidak benar, karena PB PSTI tidak punya wewenang untuk mengubah hasil 'drawing' yang sudah ditetapkan," katanya menambahkan.
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
