Sesmenko Polhukam: Saber pungli wujud nyata kehadiran negara

id agus surya bakti,saber pungli

Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Letnan Jenderal TNI Agus Surya Bakti, ketika menjadi pembicara kunci mewakili Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, pada Rapat kerja nasional Saber Pungli Tahun 2018, di Bogor, Jawa Barat, Senin. (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamnan)

Bogor (ANTARA News) - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Letjen TNI Agus Surya Bakti menegaskan keberadaan satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat sejahtera.

"Tujuan pembentukan satgas saber pungli adalah untuk memberantas aktivitas pungutan liar yang menjadi penyakit di tengah masyarakat, program dari Nawacita sebagai wujud nyata kehadiran negara," kata Agus usai membuka Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli Tahun 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (10/12).

Penguatan saber pungli dalam mencegah pungutan liar, kata dia, terus dilakukan. Tidak hanya di tingkat kementerian dan lembaga, tetapi juga pemerintah daerah, kabupaten/kota, serta tingkat RT dan RW.

Segala jenis pungutan liar yang mengganggu masyarakat mulai dari pungutan di pasar, di tingkat RT, bahkan di jalan, ditangani oleh saber pungli.

"Satgas ini membantu kepolisian, kejaksaan, dan negara untuk melindungi masyarakat dari gangguan aktivitas yang sudah jadi penyakit di tengah masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol. Widiyanto Poesoko mengatakan bahwa masyarakat sudah mulai menyadari keberadaan satgas tersebut.

Dilihat dari jumlah pengungkapan pada tahun ini, kata dia, mencapai 2.000-an.

"Masyarakat sudah tidak berani lagi, sudah ada efek jera, karena begitu ketangkap langsung dihukum, dan ini mudah-mudahan sudah berkurang ke depannya," kata Widiyanto.

Salah satu strategi dalam meningkatkan tugas Satgas Saber Pungli saat ini dibentuk tim laporan responsif. Setiap laporan masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh satgas.

Menurut dia, laporan yang paling banyak masuk ke pihaknya di sektor pelayanan publik di Kementerian Dalam Negeri, yakni pengurusan KTP, perizinan IMB, dan sebagainya.

Laporan kedua terbanyak ada di Kementerian Agraria dan BPN terkait dengan permasalahan tanah, pembuatan sertifikat HGB, HGU, dan sebagainya.

Terkait dengan sinergitas di daerah, lanjut dia, Saber Pungli telah memiliki 540 unit.

"Ketika di pusat ada target operasi atau TO (sasaran), dikoordinasikan dan turun secara bersama-sama. Jadi, selalu bergerak bareng," kata Widiyanto.

Rakernas berlangsung mulai 10 hingga 12 Desember itu mengangkat tema "Melalui Rapat Kerja Nasional Sagtas Saber Pungli Kita Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Pelayanan Publik pada Kementerian, Lembaga, dan Masyarakat". Kegiatan ini dihadiri oleh UPP satgas saber pungli dari seluruh provinsi di Indonesia.

Pewarta : Laily Rahmawaty
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar