Kominfo catat hoaks paling banyak serang pemerintah

id Hoaks, Kemkominfo, Pemilu 2019

(Dari kiri ke kanan) Muhammad Farhan, sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Rosarita Niken Widyastuti, Kepala Satgas Nusantara Polri Irjen Polisi Gatot Edi Pramono, peneliti Lembaga kajian Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Lugina Setyawati, dan Dirjen Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Dhahana Putra, dalam satu diskusi di Jakarta pada Selasa (15/1) mengenai informasi hoaks menjelang Pemilu 2019 dan penegakkan hukumnya. (ANTARA/Maria Rosari)

Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widyastuti memaparkan hasil penapisan "artificial intelligence" selama tiga bulan terakhir menunjukkan konten hoaks di Indonesia paling banyak menyerang pemerintah.

"Berita bohong atau hoaks yang beredar di Indonesia paling banyak menyerang pemerintah," ujar Rosarita dalam diskusi di Jakarta, Selasa.

Rosarita mengatakan setelah pemerintah, informasi hoaks juga banyak menyerang presiden, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019, dan para menteri, yang disebarkan melalui pesan singkat berantai dan media sosial.

Berdasarkan data tersebut Rosarita mengungkapkan sebanyak 63 informasi hoaks terkait dengan politik dan Pemilu 2019.

"Itu yang sangat disayangkan, ketika kita akan menggelar pesta demokrasi justru banyak beredar informasi negatif, ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi," kata Rosarita.

Lebih lanjut Rosarita menjelaskan bahwa Kominfo telah berupaya menekan penyebaran hoaks yang banyak beredar melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

"Kami terus melakukan verifikasi namun penyebaran hoaks lebih cepat, maka kami sebenarnya tidak bisa bekerja sendirian," kata Rosarita.

Oleh sebab itu Kemkominfo melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti 98 komunitas cyber dan beberapa kementerian serta lembaga terkait.

"Kami juga rajin menegur platform-platform yang memiliki akun dengan konten informasi berita bohong, radikal, dan menyesatkan," ujar Rosarita.

Rosarita kemudian memberikan contoh aplikasi "Telegram" dan "TikTok" yang dinyatakan bermasalah dan sempat diminta untuk segera memperbaiki kontennya.

"Masyarakat juga kami minta untuk aktif, dengan melaporkan akun atau konten dengan informasi negatif, dengan begitu akan mudah menapis konten-konten negatif supaya tidak tersebar," pungkas Rosarita.

Pewarta : Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar