"Bagi saya, pernyataan Pak Prabowo soal adanya kebocoran APBN hingga 25 persen lebih pantas sebagai ocehan politik dari pada pidato politik," kata Abdul Kadir Karding melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.
Menurut Abdul Kadir karding, dirinya menyebut sebagai ocehan politik karena isu itu sudah dilontarkan menjelang pemilu presiden 2014. "Namun, Prabowo sampai saat ini tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti-buktinya, apalagi melakukan pelaporan hukum," kataya.
Sikap Prabowo yang dinilai suka menuding tanpa bukti, menurut Karding, menunjukkan karakter politiknya suka mencari sensasi dari pada menyampaikan substansi. Wacana kebocoran anggaran, menurut Karding, diucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa tapi lebih kepada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan kompetitor politiknya.
"Saya kira publik sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi," katanya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun BPK juga melakukan audit.
Dua tahun terakhir, yakni pada 2016 dan 2017, kata dia, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bukti ini menunjukkan bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah tapi justru asyik menjelek-jelekkan pemerintah.
"Jika kubu Prabowo benar ingin memperbaiki kondisi negara ini, buat apa menunggu berkuasa. Silakan saja laporkan bukti-bukti yang ia miliki ke penegak hukum seperti kepolisian, KPK, dan kejaksaan, agar kontestasi pilpres tidak tenggelam dalam wacana hoaks," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
