Serah terima jabatan tersebut sebelumnya diisi oleh Sekjen Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja dan digantikan oleh Laksamana Muda TNI Agus Setiadji.
Sedangkan untuk Staf Ahli (Sahli) Menhan Bidang Politik Kementerian Pertahanan diemban oleh Marsda TNI Danardono Sulistyo Adji digantikan oleh Laksamana Pertama TNI A Budiharja Raden.
Menhan Ryamizard dalam sambutannya meminta agar organisasi Kementerian Pertahanan yang dipimpin Sekretaris Jenderal.(Sekjen), dibentuk untuk membagi habis keseluruhan beban tugas yang dibutuhkan.
Hal itu untuk mewujudkan visi dan misi Menteri Pertahanan menjadi rumusan yang konkret dan tepat sasaran.
"Di sinilah Sekjen dituntut untuk memainkan peran strategis guna mengkoordinasikan Proses transformasi Kebijakan Pertahanan Negara menjadi Program Kerja Pertahanan berdasarkan Gambar Besar Arsitektur Pertahanan Negara yang telah disahkan," kata Ryamizard.
Ryamizard menekankan kepada pejabat Sekjen yang baru, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji, kebijakan prioritas saat ini yang menjadi penekanan Menhan adalah kebijakan TNI back to basic yang essensinya adalah bagaimana mengembalikan hubungan Kemhan dan TNI kepada roh dan jati dirinya yang sejati sesuai amanat konstitusi yang disusun oleh para pahlawan kemerdekaan dan para pejuang pendiri bangsa (the Founding Fathers).
"Jati diri prajurit TNI sejati adalah jati diri prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional.dan tentara profesional untuk selalu dapat dicerminkan dalam pola pikir dan pola tindaknya. Segera jabarkan kebijakan ini menjadi konsep yang komprehensif untuk dapat direalisasikan menjadi kebijakan operasional pada tataran strategis, operasional dan taktis," tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.
Tak hanya itu, terkait dengan tugas-tugas Sahli Menhan bidang politik, semua memahami bahwa pertahanan sangat berkaitan erat dengan politik negara.
Politik tentara adalah politik negara yaitu bagaimana menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.
"Demikian juga dengan keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh suasana politik baik dalam maupun luar negeri. Demokrasi kita hanya satu yakni demokrasi Pancasila. Tidak ada lagi demokrasi sektoral, demokrasi partai, golongan, demokrasi TNI dan polisi. Sekali lagi hanya satu demokrasi yaitu demokrasi Pancasila," papar purnawirawan Jenderal bintang empat ini.
Ia juga mengimbau agar pejabat baru harus mampu mengantisipasi hal-hal politik yang berdampak pada penyelenggaraan pertahanan negara, sehingga keberadaan Sahli Menhan bidang politik menjadi sangat signifikan dalam memantau serta menganalisa perkembangan politik tanah air maupun kawasan untuk kemudian dijadikan masukan bagi pimpinan Kemhan dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara.
"Menghadapi hal itu, maka pengkajian atas tantangan tugas ke depan membutuhkan figur pejabat yang memiliki kemampuan komperhensif yang didukung oleh integritas yang tinggi khususnya bagi pejabat Staf Ahli Menhan," ucap Menhan.
Kemhan sendiri terus berupaya untuk selalu mencari terobosan-terobosan baru, sehingga Kemhan dapat melaksanakan program kerja Kemhan dengan berhasil. Berbagai pandangan dan wacana yang berkembang di publik dapat kita jadikan masukan dan pertimbangan.
"Tentunya masukan atau wacana tersebut kita analisis dalam koridor kebijakan pertahanan yang kita sudah buat. Apabila sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan pertahanan negara, hal tersebut dapat diakomodir," katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
