Aksesibilitas fasum bagi disabilitas di DKI belum merata

id Disabilitas,guiding block,DKI

Lapak pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Jatinegara pada Jumat (15/3/2019) hampir menutupi "guiding block" atau ubin pemandu penyandang tuna netra yang seharusnya bebas dari hambatan. (ANTARA/Asep Firmansyah)

Jakarta (ANTARA) - Aksesibilitas berbagai fasilitas umum atau fasum bagi para penyandang disabilitas termasuk tuna netra di DKI dinilai belum merata.

"Sedang sama-sama kita monitor, ada sebagian yang sudah akses ada yang belum, mungkin 60 persennya belum," ujar Pengurus Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Jakarta, Yogi Masyudi, Jumat.

Ia mencontohkan, guiding block atau ubin pemandu bagi tuna netra belum seluruhnya ada di jalanan ibu kota. Padahal ubin berwarna kuning tersebut menjadi jalur pemandu tuna netra menuju ke berbagai tempat tujuan.

Pemandangan itu terlihat seperti di depan Pasar Senen hingga Jalan Gunung Sahari (Jakarta Pusat) yang belum terpasang guiding block. Para penyandang netra akan kesulitan ketika berjalan, ditambah dengan banyaknya tiang besi serta pot tanaman di tengah trotoar.

Kondisi berbeda dapat ditemui di Pasar Jatinegara. Meski telah dipasangi guiding block, barang milik para pedagang kaki lima (PKL) hampir menutupi akses jalur tersebut.

"Aksesibilitas itu terganggu kepentingan masyarakat yang lain. "Misalnya mereka sudah bangun trotoar, sudah bangun guiding block tapi masalahnya ada pedagang kaki lima. Itu jadi hambatan juga," kata dia.

Hambatan lain bagi penyandang disabilitas, yakni Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). JPO di berbagai titik di Jakarta terutama yang terintegrasi dengan Transjakarta seperti di Juanda dan Jatinegara belum ramah disabilitas.

Dari sisi kemiringan ramp atau fitur pengganti tangga cenderung curam serta berukuran kecil. Bahkan tidak bisa diakses bagi pengguna kursi roda saat akan menyeberang.

"Aksesibilitas di penyeberangan itu sampai sekarang belum akses. Kalau memang ada JPO itu kan kita mengharapkan jembatannya itu akses untuk tuna netra mungkin ada pegangan tanda atau peringatan," kata Yogi.

Begitu juga untuk di dalam halte Transjakarta, tidak ada jalur khusus yang memudahkan tuna netra untuk masuk atau keluar. Pengalaman ini dialami oleh Solihin, penyandang tuna netra yang akan keluar dari Halte Juanda.

Saat akan keluar halte, ia tidak bisa menemukan petunjuk ke mana arah yang seharusnya dituju. Bahkan dia hampir menabrak loket tiket.

"Kalau tidak dibantu penumpang lain, saya mungkin ga akan bisa keluar," kata Solihin saat ditemui di Halte Juanda.

Tempat Ibadah
Kondisi serupa juga ditemui di fasilitas ibadah. Yogi belum menemukan masjid yang aksesibilitas bagi tuna netra maupun tuna daksa.

Saat akan beribadah, dia tidak menemukan petunjuk menuju tempat wudu serta tangga yang curam dan belum akses terhadap pengguna kursi roda.

"Teman-teman disabilitas, istilahnya kita mau soleh aja susah. Karena memang masih banyak rumah ibadah khususnya masjid yang belum memiliki aksesibilitas bagi kami. Jangankan mushala, masjid besar juga belum sepenuhnya akses," katanya.

Menurut dia, aksesibilitas fasilitas publik bukan hanya diperuntukan bagi kepentingan penyandang disabilitas semata. Namun masyarakat nondisabilitas juga akan merasakan kenyamanan yang sama.

Ia berharap ke depan Pemerintah Provinsi DKI memiliki upaya serius dalam menyediakan ruang publik ramah disabilitas secara merata. Hal itu karena fasilitas umum merupakan milik bersama dan harus bisa menjangkau semua kalangan.

Aksesibilitas itu milik umum. Contoh ada portal S. Portal S itu untuk menghalau motor naik ke atas trotoar.

"Nah kalau itu semuanya diterapkan, pejalan kaki yang nondisabilitas juga aman. Artinya akses itu untuk semua," kata dia.

Pewarta : Sri Muryono dan Asep Firmansyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar