Masyarakat korban bencana retakan tanah berada di Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Pandeglang (ANTARA) - Pemilihan umum yang akan digelar 17 April 2019, merupakan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang seharusnya diikuti oleh semua rakyat Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih.

Mengingat pentingnya pemilu, yang disebut akan menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan, maka banyak memiliki antusias untuk mengikuti pesta demokrasi itu, meski ada juga yang tidak terlalu respons.

Antusias tinggi terhadap pemilu, ditunjukkan warga korban bencana pergerakan tanah di Kabupaten Lebak. Beberapa warga ketika ditemui, Sabtu, menyatakan kesiapannya untuk memberikan hak pilih pada pemilu nanti.

"Kita memiliki kewajiban untuk menyukseskan pesta demokrasi guna memilih pemimpin bangsa serta wakil rakyat itu," kata Ubay, seorang tokoh masyarakat Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak.

Masyarakat korban bencana retakan tanah berada di Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Menurut dia, warga Desa Sudamanik kendati terdampak bencana pergerakan tanah, namun sepakat pelaksanaan pemilu serentak yang berlangsung 17 April 2019 harus sukses.

Pesta demokrasi itu tentu wajib dilaksanakan guna melahirkan pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat siap mensukseskan pemilu dengan mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Semua warga di sini yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) wajib mendatangi TPS untuk menggunakan hak suara memilih pasangan calon presiden, legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu," ujarnya menjelaskan.

Menurut dia, masyarakat yang terdampak bencana alam di Desa Sudamanik itu mencapai 399 jiwa dan mereka masih tinggal di permukiman dengan menempati rumah yang ada, meski mengalami retak-retak.

Pemerintah daerah hingga kini belum melakukan relokasi ke tempat yang lebih aman, namun rencana memindahkan korban terdampak sudah diprogramkan oleh Pemkab Lebak.

"Masyarakat di sini sekitar 399 jiwa merasa sangat senang menyambut pemilu serentak, walau kondisi dilanda bencana alam," ujarnya.

Ia menyatakan telah menjalin kerja sama dengan aparatur penyelenggara pemilu, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) terkait kegiataan kepemiluan.

Amin, petugas Desa Gunungwangun, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak mengatakan, bencana pergerakan tanah di wilayahnya sudah berlangsung dua bulan terakhir, namun tidak menjadi halangan maupun hambatan untuk mensukseskan pemilu 2019.

Penyelenggaraan pemilu itu wajib dilaksanakan, meski dilanda bencana alam. "Kami siap 100 persen untuk melaksanakan pemilu 2019," katanya.

Ia mengatakan, warganya sebanyak 71 jiwa sudah siap mendirikan TPS di beberapa titik di Desa Gunungwangun.

Kemungkinan pelaksanaan pemilu di lokasi bencana alam relatif aman dan warga dapat menggunakan pilihan politik. "Kami menjamin pemilu di sini berlangsung tertib, lancar dan aman," katanya.

Pemilu damai

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengajak masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang dilakukan serentak 17 April 2019 berlangsung damai, aman dan tertib.

"Pandangan politik boleh berbeda, namun lebih mengedepankan kedamaian dan persatuan," katanya.

Pelaksanaan pemilu 2019 tinggal satu bulan sehingga masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

Iti menyatakan masyarakat memiliki kewajiban untuk mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan berjalan aman, damai dan tertib.

Pesta demokrasi, kata dia, merupakan ajang mencari figur pemimpin bangsa untuk membangun kehidupan masyarakat sejahtera, maka harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat.

"Saya juga berpesan jangan sampai pemilu dikotori dengan adanya kecurangan maupun ketidakjujuran dengan melakukan praktik politik uang," katanya.

Menurut dia, masyarakat harus menciptakan pemilu damai dan menjaga kerukunan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepada jajaran birokrasi di Kabupaten Lebak, Iti meminta agar bersikap netral, dan jangan sampai terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Kami minta pemilu itu damai tanpa terjadi pelanggaran dan kecurangan. Hindari politik uang, black campaign, penyebaran hoaks, isu bernuansa suku rasa agama dan antargolongan (SARA)," ujarnya.

Ketua KPU Kabupaten Lebak Ni'matullah mengatakan masyarakat Kabupaten Lebak, termasuk warga adat Badui serta yang terdampak bencana telah menyatakan kesiapannya untuk ikut menyukseskan Pemilu 2019.

Sejauh ini, seluruh masyarakat di Kabupaten Lebak mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019, dan berkomitmen mendukung agar pesta demokrasi itu berjalan lancar dan sukses.

Kapolres Lebak Ajun Komisaris Besar Dani Arianto meminta masyarakat mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara serentak 17 April 2019 berlangsung damai tanpa menimbulkan gangguan kerawanan keamanan.

"Kepolisian bersama TNI bekerja keras untuk memberikan pengamanan agar pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung lancar, aman, kondusif dan damai," katanya.

Penyelenggaraan pemilu salah satu sarana untuk memilih pemimpin nasional sehingga masyarakat lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Ia juga menekankan, agar pelaksanaan pesta demokrasi itu jangan sampai dinodai dengan penyebaran hoaks atau berita bohong, ujar kebencian sehingga mengadu domba yang bisa menimbulkan perpecahan.

"Kita berharap pesta demokrasi itu dapat melahirkan pemimpin nasional yang bisa mensejahterakan rakyat," katanya.

Menurut dia, kepolisian akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang akan mengganggu maupun menghambat jalannya pelaksanaan pemilu.

"Apabila ditemukan adanya pihak yang menghambat dan mengganggu tentu akan diproses secara hukum sesuai dengan aturan dan tanpa pandang bulu," ujarnya.

Begitu juga partai politik dapat mensukseskan pemilu dengan aman dan damai tanpa menimbulkan konflik dan gangguan keamanan.

Penyelenggaraan pemilu juga lembaga KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan kinerja sehingga pesta demokrasi itu bersikap transparan, terbuka, jujur dan adil.

"Kita jangan sampai pemilu itu menimbulkan kerawanan keamanan, namun lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Baca juga: Panwaslu se-Malaysia tingkatkan pengawasan distribusi surat suara

Baca juga: Pengamat ingatkan Intelijen Negara junjung tinggi netralitas
 

Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019