Menurut harian Kathmandu Post, Departemen Telekomunikasi Nepal pada Kamis malam (11/4) meminta semua penyedia layanan telepon genggam dan Internet agar segera melarang PUBG.
PUBG adalah permainan perang daring dengan banyak pemain yang terkenal dikembangkan dan diterbitkan oleh PUBG Corporation, cabang perusahaan perusahaan permainan video Korea Selatan, Bluehole.
Permainan itu melibatkan maksimal 100 pemain, yang terjun payung di satu pulau dan berjuang untuk menjadi orang terakhir yang selamat. Para pemain harus mencari senjata dan peralatan lain setelah mendarat di pulau tersebut dan bersaing untuk menang dalam permainan.
Menurut surat kabar tersebut, larangan itu diberlakukan setelah satuan polisi dari Divisi Pidana Metropolitan Kathmandu mengajukan Litigasi Kepentingan Umum di Pengadilan Wilayah Kathmandu pada Rabu lalu.
Divisi pidana mengatakan pengadilan tersebut bahwa permainan itu "memiliki dampak negatif pada prilaku dan studi anak kecil dan pemuda".
"Pengadilan wilayah memberi izin bagi dilarangnya PUBG pada hari yang sama," kata surat kabar tersebut.
"Kami menerima sejumlah keluhan dari orang tua, sekolah dan perhimpunan sekolah berkaitan dengan dampak dari permainan ini pada anak-anak," kata Dhiraj Pratap Singh, perwira senior polisi di Ibu Kota Nepal, Kathmandu.
"Kami juga mengadakan pembahasan dengan ahli ilmu jiwa sebelum meminta izin Pengadilan Wilayah Kathmandu untuk melarang permainan ini," ia menambahkan.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Anak minta main PUBG? Begini caranya beri pemahaman
Baca juga: Informasi Kementerian Kominfo blokir Game PUBG, ini penjelasannya
Baca juga: Soal wacana fatwa haram PUBG, Bekraf berharap yang terbaik
Baca juga: Tanggapan gamers soal wacana fatwa haram PUBG
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
