Hal ini dikarenakan semakin terbukanya akses untuk bekerja di kota lain dan juga memungkinkan komunikasi dilakukan dari jarak yang jauhJakarta (ANTARA) - Gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dinilai ke depannya juga bisa membantu mengurangi angka pengangguran di tengah masyarakat, kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mercyta Jorsvinna Glorya.
Mercyta Jorsvinna Glorya di Jakarta, Selasa, menyatakan kalau pembangunan infrastruktur jalan dan telekomunikasi juga berkontribusi pada turunnya angka pengangguran.
"Hal ini dikarenakan semakin terbukanya akses untuk bekerja di kota lain dan juga memungkinkan komunikasi dilakukan dari jarak yang jauh," katanya.
Sinergi antara pembangunan infrastruktur dan telekomunikasi juga diharapkan bisa membuka kesempatan kerja dan menghubungkan banyak daerah di Indonesia.
Selain itu, ujar dia, hal lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah mengoptimalkan keberadaan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, sehingga pemerintah sebaiknya dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya melalui pendidikan vokasi.
Dengan mengangkat potensi daerah, ia mengutarakan harapannya agar kalangan putera daerah setempat bisa berkontribusi pada pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah pada bidang-bidang yang memang menjadi keunggulannya.
Sebelumnya terkait dengan infrastruktur, Kepala Ekonom dan Strategi Investasi Manulife Aset Manajemen Indonesia Katarina Setiawan memastikan pembangunan sarana infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah membantu pemangkasan biaya logistik.
"Dalam lima tahun terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur terbukti efektif dalam membantu meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya logistik," kata Katarina.
Katarina menjelaskan belanja infrastruktur yang meningkat dari Rp150 triliun di 2014 menjadi Rp415 triliun di 2019 menjadi kunci utama pembangunan prasarana yang masif.
Pembenahan ini mampu menurunkan biaya logistik Indonesia dari sebelumnya 30 persen terhadap PDB menjadi 24 persen terhadap PDB.
Namun, ia mengingatkan biaya logistik di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
"Sehingga diharapkan pemangkasan biaya logistik masih akan terus berlanjut seiring dengan banyaknya proyek infrastruktur yang akan diselesaikan di tahun 2020-2022," kata Katarina.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
