DPRD Kaltim beri sinyal positif jika Ibu Kota pindah ke Kalimantan

id Pemindahan Ibukota

Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun (Humas DPRD Kaltim)

Samarinda (ANTARA) - DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan sinyal positif terhadap wacana pemindahan ibu kota negara di beberapa daerah luar Pulau Jawa, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun kepada awak media di Samarinda, Sabtu, mengatakan jika benar ibu kota akan dipindahkan ke Kaltim, akan membawa banyak keuntungan bagi daerah.

"Tentu saja banyak dampak positifnya, misalnya saja dari aspek ekonominya, aspek pembangunannya hingga aspek yang lainnya,” kata Alung, sapaan akrabnya.


Selain itu, kawasan Bukit Suharto sebut dia, saat ini hanya sekedar menjadi daerah monumental saja. Karena berbagai aktivitas pertambangan, fungsi utamanya Bukit Suharto sudah tidak begitu nampak.


"Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Alangkah lebih baiknya, daerah itu dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan orang banyak,” sebut Politikus Golkar ini.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menambahkan wilayah Kaltim yang dirujuk yakni kawasan Bukit Suharto mempunyai sisi yang strategis karena sangat berdekatan dengan bandara dan jalan tol.

"Saya yakin, pemerintah pusat sudah punya konsep matang sehingga memilih untuk memindahkan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa. Tentu, ada berbagai pertimbangan kenapa Kaltim jadi salah satu kandidat lokasi ibu kota negara,” jelas Samsun.

Menurut Samsun, dipilihnya Kaltim sebagai Ibukota tentunya bakal membawa manfaat positif bagi masyarakat, khususnya masalah pembangunan infrastruktur.

"Pengalaman Kaltim sulit untuk mencari gelontoran dana dari pemerintah pusat, kalau ibu kota berpindah maka kemungkinan akan berbeda," katanya.

Diketahui bahwa Tahura Bukit Soeharto terletak di antara dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Luasnya sekitar 61.850 hektare, namun kondisnya saat ini dinilai kritis sebagai kawasan konservasi.

Lahan-lahan di Tahura dikepung oleh penambangan batu bara illegal dan juga perkebunan. 

Baca juga: Presiden nilai infrastruktur Kaltim mendukung pemindahan Ibu Kota
Baca juga: Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara RI masuk RPJMN 2020-2024


Pewarta : Arumanto
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar