Pemilu di NTB dinilai demokratis dan transparan

id KPUD NTB,Bawaslu NTB,Pemilu 2019,Demokratis,Transparan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (NTB) Suhardi Soud. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum  Nusa Tenggara Barat menilai Pemilu 2019 di provinsi itu sudah berjalan dengan demokratis, jujur, adil, dan transparan.

"Bukti pemilu 2019 demokratis, semua masyarakat memilih. Tingkat partisipasi warga NTB juga tinggi secara nasional sebesar 77,5 persen. Itu artinya, masyarakat secara demokratis sudah memberikan haknya untuk memilih pemimpin, memilih DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota," ujar Ketua KPUD NTB Suhardi Soud menyusul berakhirnya rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTB di Mataram, Senin.

Suhardi, mengatakan esensi dari demokrasi ketika partisipasi masyarakat itu tinggi, maka berarti bisa diterima dan pemimpin yang dilahirkan bisa legitimasi karena mendapat dukungan masyarakat. Karena, masyarakat sendirilah yang juga menentukan.

Selain demokratis, Suhardi menilai selama tahapan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 di NTB berjalan dengan transparan dan jujur, adil serta profesional. Hal ini bisa dilihat dari TPS, PPK kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, pemilu 2019 berjalan dengan transparan dan jujur, adil serta profesional.

"Sudah bagian dari penyelenggara pemilu untuk menjaga transparansi dan profesionalisme. Karena memang itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggara pemilu," ucapnya.

"Karena itu kenapa di TPS itu harus direkap secara berjenjang. Karena itu bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Apabila ada problem di TPS maka bisa diselesaikan ditingkat kecamatan. Nanti yang belum selesai di kecamatan bisa diselesaikan di kabupaten begitu juga sampai di provinsi dan nasional," jelas Suhardi.

Suhardi menegaskan, kalau pun ada ditemukan kecurangan dan tidak transparan ada mekanisme yang mengatur. Misalnya masih ada yang kecewa dengan hasil bisa di gugat, kalau ada pelanggaran administrasi juga bisa, begitupun kalau ada pelanggaran pidana juga bisa digugat.

"Tapi perlu di ingat kita juga harus bisa menempatkan pada lokusnya masing-masing," tegasnya.

Sependapat dengan hal itu, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid, juga menilai tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan hasil pemilu 2019 di NTB juga berjalan baik, mulai dari tingkat KPU kabupaten/kota hingga provinsi. Termasuk, peserta pemilu. Karena masih menjaga transparansi, jujur dan adil (jurdil).

"Contoh, apa yang disampaikan KPU Kota Mataram pada rapat pleno mampu menjelaskan kronologis datanya dengan detail, sehingga kita pun mengapresiasi, tapi bagi kabupaten kota yang tidak menjelaskan datanya secara terperinci dari seluruh prosesnya kita tidak bisa memberikan apresiasi seperti kita memberikan apresiasi kepada Kota Mataram. Namun, alur pleno ini bagus kondusif, KPU dan Bawaslu sepakat bila ada hal substansi itu harus kita kedepankan itu yang patut kita syukuri seluruh proses sudah berjakan dengan baik," ungkap Khuwailid.

Meski demikian, Bawaslu kata Khuwailid, memberikan sejumlah catatan khusus terhadap pelaksanaan pemilu 2019 di NTB. Salah satunya bisa terlihat pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan hasil pemilu terdapat banyak sekali Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Bagaimana bisa saat memilih DPK ini tiba-tiba lebih banyak dari awal yang ditetapkan. Artinya jumlah DPK ini bertambah, tapi apapun itu secara umum kami melihat pemilu di NTB bagus, kondusif aman dan semua masih menjaga transparansi, semangat jurdil dan demokratis," katanya.


Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar