Kalbe Grup bekali dokter ilmu manajemen klinik di era JKN

id manajemen klinik, jaminan kesehatan nasional, ikatan dokter indonesia

Salah seorang instruktur memberikan materi kepada para dokter pada Hexparm Jaya Learning Forum di Padang, Minggu (7/7) (ANTARA/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - PT Kalbe Farma melalui anak perusahaan PT Hexpharm Jaya membekali 150 dokter umum dan spesialis terkait ilmu tentang manajemen klinik di era Jaminan Kesehatan Nasional lewat kegiatan HJ Learning Forum di Padang, Sumatera Barat.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para dokter memahami manajemen klinik terutama pratama, sehingga bisa mendapatkan dukungan BPJS Kesehatan," kata Grup Business Manager PT Hexpharm Jaya Heri Ihwani di Padang, Minggu.

Pada acara ini hadir sejumlah pembicara yaitu Dr Aumas Pabuti membahas manajemen klinik di era BPJS Kesehatan dan Dr Evi Derma Sastiva dengan materi akreditasi klinik di era BPJS Kesehatan.

Baca juga: Rusia tawarkan program pelatihan untuk dokter penyakit menular

"Kami juga memberikan edukasi bagi para dokter untuk mendapatkan wawasan dan informasi soal risk management cardiometabolic dan penatalaksanaan dislipidemia," ujarnya.

Menurut dia, saat ini layanan kesehatan primer terus berkembang apalagi sejak diberlakukan JKN, sehingga keberadaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dibutuhkan.

"Tentu saja fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa klinik dan dokter praktik mandiri butuh sarana, prasarana dan aspek penanganan yang praktis," ujarnya.

Baca juga: 38 dokter puskesmas dilatih penanganan kegawatdaruratan

Sementara Ketua Ikatan Dokter Indonesia Dr Daeng M Faqih mengatakan salah satu keluhan terkait dengan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah mahalnya biaya.

Untuk itu Kementerian Kesehatan telah merancang akreditasi menggunakan teknologi informasi dan aksesor berasal dari regional sehingga biaya tidak terlalu besar, kata dia.

Baca juga: 240 dokter dilatih menjadi tenaga kesehatan haji 2019

Untuk praktik mandiri juga tidak dilakukan akreditasi seperti Puskesmas karena sangat sederhana hanya satu orang, kata dia.

Ia menilai untuk akreditasi praktik dokter mandiri cukup oleh Dinas Kesehatan dan IDI setempat.

 

Pewarta : Ikhwan Wahyudi
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar